Okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA-Bantuan perikanan Kukar tetap menjadi prioritas pemerintah daerah meski tekanan fiskal mengharuskan adanya penyesuaian belanja anggaran. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan sejumlah program bantuan produktif bagi nelayan dan pembudidaya ikan masih berjalan hingga penghujung 2026.
Bantuan tersebut mencakup penyediaan bibit, pakan, perahu, hingga mesin ketinting yang ditujukan untuk menunjang kegiatan produksi masyarakat sektor perikanan.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengatakan keberlanjutan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang menuntut efisiensi membuat setiap perangkat daerah harus lebih cermat dalam menentukan program prioritas. Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap dipertahankan, sedangkan program yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung menjadi sasaran pengurangan anggaran.
“Kita lebih memprioritaskan kepada yang berkaitan dengan masyarakat. Program-program kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat kami kurangi atau bahkan kami hilangkan,” kata Muslik di Tenggarong, Senin (28/9/2026).
Bantuan Perikanan Kukar Jadi Prioritas di Tengah Efisiensi
Penyesuaian anggaran yang dilakukan Pemkab Kukar tidak serta-merta menghentikan dukungan terhadap masyarakat perikanan. DKP tetap mengupayakan agar program bantuan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan operasional nelayan maupun pembudidaya ikan dapat terlaksana.
Muslik menjelaskan, bantuan produktif menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk mendukung keberlangsungan usaha masyarakat. Sarana dan kebutuhan produksi yang diberikan diharapkan dapat membantu penerima dalam menjalankan aktivitas perikanan sehari-hari.
Beberapa jenis bantuan yang masih disalurkan meliputi bibit dan pakan untuk kegiatan budidaya, serta perahu dan mesin ketinting untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan.
“Dukungan terhadap masyarakat itu tetap berlangsung. Jadi bantuan bibit, bantuan pakan, bantuan perahu, mesin ketinting itu juga masih terus,” ujarnya.
Keberlanjutan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti meskipun ruang fiskal semakin terbatas.
Penyaluran Ditargetkan Berlangsung hingga Akhir Tahun
DKP Kukar menargetkan distribusi bantuan perikanan terus berjalan hingga akhir 2026. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan proses pendataan dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran penerima.
Muslik menyebutkan, penyaluran bantuan masih berlangsung sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan angka pasti mengenai jumlah bantuan yang telah direalisasikan.
Data penerima dan keseluruhan bantuan yang sudah disalurkan masih dalam proses pendataan. Karena itu, DKP Kukar memilih untuk menunggu hasil pendataan yang lebih lengkap sebelum menyampaikan angka realisasi secara keseluruhan.
“Sejauh ini belum selesai dan saya belum memiliki data yang akurat. Tetapi penyalurannya masih berlangsung berdasarkan pendataan,” tandasnya.
Pendataan tersebut menjadi salah satu dasar bagi DKP dalam menyesuaikan distribusi bantuan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dengan begitu, program dapat diarahkan kepada pelaku usaha perikanan yang membutuhkan dukungan sarana maupun kebutuhan produksi.
DKP Kukar Sesuaikan Program dengan Kebutuhan Masyarakat
Di tengah keterbatasan anggaran, DKP Kukar berupaya menjaga efektivitas pelaksanaan program melalui penentuan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemkab Kukar yang mengarahkan perangkat daerah untuk lebih selektif dalam menggunakan anggaran. Program yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas dan kebutuhan warga tetap menjadi perhatian dalam penyusunan kegiatan.
Bagi sektor perikanan, dukungan berupa bibit, pakan, perahu, dan mesin ketinting merupakan bagian dari fasilitas yang menunjang kegiatan usaha masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan bantuan menjadi salah satu aspek yang terus diupayakan oleh DKP Kukar.
Melalui penyesuaian belanja dan penajaman prioritas, pemerintah daerah berupaya mempertahankan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan keuangan daerah.
Ke depan, keberlanjutan bantuan perikanan diharapkan dapat membantu masyarakat mempertahankan kegiatan usaha mereka di tengah berbagai tantangan, termasuk keterbatasan dukungan anggaran pemerintah.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkab Kukar untuk menjaga pelayanan publik dan memastikan program pembangunan tetap menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Kutai Kartanegara. (adv/diskominfokukar/atr)
