okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA— Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum menerapkan kepengurusan ekonomi kreatif (Ekraf) secara penuh di tingkat kecamatan. Penataan organisasi di tingkat kabupaten menjadi langkah yang terlebih dahulu dilakukan sebelum struktur tersebut diperluas.
Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar Kukar, Zikri Umulda, mengatakan masih terdapat sejumlah aspek internal yang perlu dibenahi agar kepengurusan Ekraf dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengembangan sektor ekonomi kreatif di daerah.
“Sementara ini, kalau untuk ekraf sendiri kami belum bisa menjalankannya. Karena masih banyak yang harus kami perbaiki terlebih dahulu di internal ekraf itu sendiri,” ujar Zikri, Senin (28/9/2026).
Menurut Zikri, salah satu pembenahan yang sedang dilakukan berkaitan dengan mekanisme dan pola kepengurusan. Dispar Kukar masih mengkaji skema yang dinilai sesuai untuk memastikan organisasi Ekraf memiliki tata kelola yang jelas.
“Kami masih mencari skema yang tepat untuk menjalankan ekraf tersebut,” jelasnya.
Kondisi tersebut juga berkaitan dengan belum adanya ketua Ekraf di tingkat kabupaten. Zikri menyebut posisi tersebut kosong setelah ketua sebelumnya mengundurkan diri berdasarkan informasi yang diterimanya.
“Untuk ketuanya, sementara ini belum ada. Sepanjang yang saya tahu, ketuanya mengundurkan diri,” ungkapnya.
Di sisi lain, Dispar Kukar telah memiliki rancangan pembentukan kepengurusan Ekraf di 20 kecamatan. Namun, implementasinya belum dilakukan secara serentak karena masih menunggu proses penataan di tingkat kabupaten.
Dari 20 kecamatan tersebut, baru Kota Bangun dan Sanga-Sanga yang telah mendapatkan SK kepengurusan. Dispar Kukar masih membuka kemungkinan melakukan evaluasi terhadap struktur yang sudah ditetapkan tersebut.
“Namun, itu masih bisa kami anulir dan kami perbaiki kembali,” kata Zikri.
Ia menegaskan penguatan organisasi Ekraf tingkat kabupaten menjadi tahapan penting sebelum pengembangan struktur di kecamatan dilanjutkan. Penataan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan program ekonomi kreatif yang lebih terarah di Kukar.
“Yang penting, kita perkuat terlebih dahulu kepengurusan di tingkat kabupaten,” pungkasnya.(adv/diskominfokukar/atr)
