okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur melalui penguatan konektivitas antarwilayah. Upaya ini menjadi salah satu bagian dari arah pembangunan dalam program Kukar Idaman Terbaik 2025–2030, khususnya untuk membuka akses antaribu kota kecamatan dan meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pembangunan konektivitas wilayah masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Pasalnya, hingga saat ini masih terdapat dua ibu kota kecamatan yang belum terkoneksi secara memadai, yakni Muara Wis dan Muara Muntai.
“Kalau kita bicara konektivitas antarwilayah, konsepnya adalah kita ingin menghubungkan antaribu kota kecamatan. Harus kita akui, hari ini memang masih ada dua ibu kota kecamatan yang belum terhubung satu dengan kecamatan lainnya, yaitu Muara Muntai dan Muara Wis,” kata Aulia, Selasa (17/11/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Kukar tengah mengupayakan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Skema ini direncanakan dengan memanfaatkan dana kurang salur sebagai jaminan pembiayaan sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan jalan penghubung Muara Wis menuju Kota Bangun.
Aulia menyebutkan, pemerintah daerah mengusulkan pembiayaan sekitar Rp100 miliar kepada SMI untuk menangani enam poros jalan strategis. Jika pengajuan tersebut disetujui, sejumlah pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan ditargetkan dapat direalisasikan pada 2027.
Enam poros yang menjadi prioritas meliputi Sebelimbingan–Tuana Tuha, Kota Bangun–Muara Wis, Kota Bangun–Kota Bangun Darat, Jalan M Yusuf di Kecamatan Sebulu, ruas Salo Cela–Tanjung Limau di Kecamatan Muara Badak, serta akses Santan Ulu–Santan Ilir di Kecamatan Marangkayu.
“Untuk 2027 ada beberapa. Kalau SMI tembus, ya. SMI kita ajukan sekitar Rp100 miliar. Ada enam poros,” jelasnya.
Selain pembangunan dan peningkatan jalan, Pemkab Kukar juga menyiapkan penanganan terhadap sejumlah titik longsor. Aulia menyebutkan terdapat 10 titik longsor di wilayah Kukar yang membutuhkan penanganan agar tidak menghambat akses transportasi dan aktivitas masyarakat.
Menurutnya, tantangan pembangunan infrastruktur di Kukar cukup besar. Untuk mewujudkan seluruh jaringan jalan dalam kondisi mantap, dibutuhkan pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp8 triliun.
“Memang harus kami akui, untuk membuat jalan mantap di Kutai Kartanegara dibutuhkan pembiayaan sekitar Rp8 triliun. Ini memang bukan merupakan angka yang sedikit. Akan tetapi, kami tidak berkecil hati. Tiap tahun tetap kita cicil,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pengajuan pembiayaan kepada SMI tetap menggunakan perencanaan yang disusun pemerintah daerah. Selanjutnya, dokumen tersebut akan melalui proses verifikasi untuk memastikan kelayakan proyek sebelum pembiayaan dikucurkan.
“Sebetulnya, kalau SMI, perencanaannya tetap dari pemerintah daerah. Akan tetapi, perencanaan yang kita susun itu diverifikasi oleh SMI. Nantinya, setelah hasil verifikasi ini sudah dinyatakan layak dibiayai oleh SMI, SMI akan mengucurkan pembiayaan untuk pelaksanaan ini,” terangnya.
Melalui program Kukar Idaman Terbaik, Pemkab Kukar menargetkan pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas jalan, tetapi juga memastikan keterhubungan antarwilayah semakin baik. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap pusat pemerintahan, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi dapat semakin mudah.
Aulia menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan setiap pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas daerah.
“Intinya, kita di pemerintah daerah maunya mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan,” tutupnya.(adv/prokomkukar/atr)










