okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) dari empat desa di Kabupaten Kukar. Pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa (17/11/2026).
Empat desa tersebut yakni Desa Bangun Rejo dan Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, serta Desa Pela dan Desa Kota Bangun II, Kecamatan Kota Bangun Darat.
Aulia mengatakan, pergantian antarwaktu dilakukan karena sejumlah anggota BPD sebelumnya mengundurkan diri atau berhalangan melanjutkan tugas. Proses pergantian tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan regulasi untuk memastikan roda pemerintahan desa tetap berjalan.
“Hari ini kita melantik anggota BPD pergantian antarwaktu, di mana anggota BPD sebelumnya ada yang berhalangan untuk melanjutkan tugas-tugas yang diberikan. Pergantian ini sebenarnya merupakan bagian dari amanah regulasi. Ketika terjadi pengunduran diri atau berhalangan melaksanakan tugas, maka harus digantikan dengan nomor urut selanjutnya,” ujar Aulia.
Menurutnya, pelantikan tersebut penting untuk memastikan proses administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa tidak terganggu akibat kekosongan keanggotaan BPD.
Ia berharap anggota BPD yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya. BPD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam mengawal kebijakan dan pengelolaan anggaran desa.
Aulia mengibaratkan peran BPD serupa dengan DPRD di tingkat kabupaten. Lembaga tersebut memiliki fungsi dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), membahas serta mengawal peraturan desa, sekaligus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
“BPD ini sama seperti anggota DPRD kalau di kabupaten. Mereka akan mengawal proses APBDes, mengawal peraturan-peraturan desa, bukan hanya mengawal, tetapi juga membuat peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan di desa, serta mengawasi setiap rupiah dari penggunaan APBDes,” jelasnya.
Lebih lanjut, Aulia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah kabupaten, tetapi juga membutuhkan dukungan dan pengawasan hingga tingkat desa.
Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik. Menurutnya, program dan kebijakan daerah harus dapat diterjemahkan serta dilaksanakan dengan baik hingga ke pemerintahan desa.
Karena itu, anggota BPD diharapkan menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai ketentuan serta kebutuhan masyarakat.
“Harapan kita tentunya para anggota BPD ini cepat menyesuaikan tugas di lapangan, karena Kukar Idaman Terbaik yang merupakan visi besar kita itu harus terlaksana dengan baik sampai ke tingkat desa. Peran anggota BPD untuk memastikan ini bisa berjalan dengan baik sangatlah besar,” pungkas Aulia.(adv/diskomkukar/atr)










