okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA– Masalah sampah tidak pernah berhenti mengikuti laju pertumbuhan kota. Seiring bertambahnya penduduk dan semakin beragamnya aktivitas ekonomi, volume sampah terus meningkat, sementara pengelolaan yang tidak terencana hanya akan menumpuk masalah di ujung jalan: Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kesadaran inilah yang mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat strategi layanan persampahan, termasuk memastikan ketersediaan armada pengangkut yang memadai.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kukar, Irawan, menegaskan pihaknya telah melakukan sejumlah kajian untuk menghitung kebutuhan armada di tingkat kecamatan. Dengan 20 kecamatan yang tersebar luas, tantangan pengelolaan sampah di Kukar bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga strategis. “Kukar ini bukan hanya Tenggarong saja, ada 20 kecamatan. Tahun-tahun berikutnya, misalnya Samboja dan Samboja Barat, apakah masih perlu kita hitung atau justru masuk wilayah IKN, itu juga menjadi pertimbangan,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Saat ini, rata-rata kecamatan di Kukar telah memiliki minimal tiga unit truk, dua unit pickup, atau satu dump truck. Jumlah ini disesuaikan dengan kepadatan penduduk dan luas wilayah. Namun, Irawan menilai angka tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan di lapangan. Menurutnya, armada hanyalah salah satu komponen dari sistem yang lebih besar. “Jangan sampai kita menyiapkan banyak armada, tapi tidak memperhitungkan ke mana sampah itu akan dibuang,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan layanan persampahan tidak cukup dengan menambah kendaraan. DLHK Kukar juga sedang menyusun strategi agar pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) hingga TPA berjalan seimbang. Hal ini penting untuk menghindari praktik klasik: sampah yang diangkut hanya berpindah lokasi tanpa benar-benar terkelola. Dalam rencana tersebut, DLHK menekankan pentingnya integrasi dengan program bank sampah, penguatan fasilitas TPS 3R, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah.
Upaya ini, menurut Irawan, diharapkan tidak hanya memperbaiki alur teknis pengangkutan sampah, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan ekosistem ekonomi sirkular di Kukar. Dengan begitu, persoalan sampah dapat ditangani dari hulu ke hilir, sekaligus membuka peluang baru bagi masyarakat untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. “Yang terpenting adalah arah pengelolaan yang jelas, agar masalah sampah benar-benar teratasi, bukan sekadar dipindahkan,” pungkasnya. (adv/dlhkkukar/atr)
