okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA— Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri meminta dampak kebijakan pemerintah pusat terkait bahan bakar minyak (BBM) diantisipasi agar tidak berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat di daerah.
Aulia mengatakan, kebijakan mengenai BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah memiliki peran untuk menjaga dampak lanjutan yang dapat muncul, terutama terhadap harga barang dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kewenangan terkait BBM memang berada di pemerintah pusat. Sementara kami di daerah berupaya menjaga dampak lanjutan dari proses pemangkasan tersebut,” kata Aulia.
Menurutnya, salah satu langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah menjaga inflasi agar tetap terkendali. Kenaikan harga yang tidak terkendali dinilai dapat memengaruhi masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki daya beli terbatas.
Pemkab Kukar juga akan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat. Aulia menekankan agar pemenuhan kebutuhan pokok tetap berjalan dengan baik di tengah adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat.
“Yang paling penting, kami menjaga bagaimana pendapatan masyarakat tetap terjaga sehingga kebijakan yang dilakukan di tingkat pusat tidak memengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di daerah, utamanya di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Selain menjaga daya beli, Aulia berharap setiap kebijakan pengurangan anggaran di tingkat pusat disertai kejelasan mengenai arah pembiayaan berikutnya. Menurutnya, pengurangan pada satu sisi perlu diimbangi dengan penyaluran anggaran ke sektor lain yang memberikan dampak terhadap masyarakat.
“Artinya, kami berharap dalam setiap kebijakan pemerintah pusat tetap ada check and balances. Ketika di sini dikurangi, nanti pembiayaannya akan disalurkan ke tempat mana lagi,” jelasnya.
Aulia berharap anggaran yang tersedia dapat diarahkan ke sektor-sektor produktif. Dengan demikian, kebijakan tersebut tetap dapat memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Kita berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif, sehingga ini bisa menjadi daya dorong atau daya dukung tersendiri untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(adv/diskominfokukar/atr)
