okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) tidak lagi harus membawa kartu BPJS Kesehatan saat berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Cukup menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP), warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya masih aktif dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa biaya tambahan sesuai ketentuan jaminan kesehatan.
Kemudahan tersebut menjadi bagian dari Program Kukar Idaman Terbaik di sektor pelayanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Kukar memanfaatkan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan sistem BPJS Kesehatan untuk menyederhanakan proses administrasi pasien.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Ismi Muffidah, mengatakan pelaksanaan layanan tersebut sejauh ini berjalan baik. Masyarakat cukup mendatangi puskesmas atau klinik tempat mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Petugas kemudian memasukkan NIK yang tercantum dalam KTP ke sistem untuk memverifikasi status kepesertaan.
Menurut Ismi, mekanisme tersebut telah diterapkan di seluruh 20 kecamatan di Kukar. Masyarakat tidak perlu lagi menunjukkan kartu fisik BPJS Kesehatan selama status kepesertaannya masih aktif.
Jika pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) akan memberikan rujukan ke rumah sakit sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. Dengan mekanisme ini, penggunaan KTP tidak hanya menyederhanakan administrasi, tetapi juga menjadi pintu masuk masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan berjenjang.
Meski akses pelayanan semakin mudah, pemerintah daerah masih menghadapi persoalan cakupan kepesertaan. Ismi menyebut tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Kukar saat ini berada di kisaran 94 persen. Artinya, masih ada sekitar 6 persen penduduk yang belum terdaftar atau status kepesertaannya tidak aktif.
Persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan masyarakat membayar iuran. Perubahan status pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja, pembaruan data kependudukan, hingga perubahan desil kesejahteraan turut memengaruhi status kepesertaan seseorang.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat. Penetapan penerima bantuan mengikuti kriteria kesejahteraan. Peserta yang mengalami perubahan desil dan tidak lagi memenuhi kriteria kelompok desil 1–5 berpotensi kehilangan status kepesertaannya.
Di sisi lain, pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat Kukar berasal dari sejumlah segmen. Selain PBI yang ditanggung pemerintah pusat, terdapat kepesertaan yang dibiayai pemerintah provinsi dan kabupaten, pekerja, aparatur sipil negara, serta peserta yang dijamin perusahaan.
Ismi menjelaskan, fasilitas pelayanan menggunakan KTP dapat dimanfaatkan peserta dari berbagai segmen kepesertaan, sepanjang status BPJS Kesehatan mereka aktif. Adapun peserta yang pembiayaannya ditanggung pemerintah tetap mengikuti ketentuan hak kelas perawatan yang berlaku, yakni kelas III.
Bagi pemerintah daerah, tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan kemudahan akses berobat menggunakan KTP, melainkan memastikan masyarakat yang belum terdaftar atau kehilangan status aktif tidak terlewat dari sistem jaminan kesehatan. Sebab, kemudahan administrasi tidak akan banyak berarti bagi warga yang kepesertaannya sudah tidak aktif ketika membutuhkan layanan medis.
Melalui Program Kukar Idaman Terbaik, Pemkab Kukar berupaya memperluas akses pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat jaminan kesehatan masyarakat. Cakupan kepesertaan yang kini mencapai 94 persen menjadi capaian sekaligus pekerjaan lanjutan untuk mendekatkan perlindungan kesehatan kepada seluruh penduduk. (adv/prokomkukar/atr)
