okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menghadapi pekerjaan rumah dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan. Pasalnya, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di daerah tersebut saat ini baru mencapai sekitar 94 persen.
Artinya, masih ada sekitar 6 persen masyarakat yang belum terdaftar atau kepesertaannya tidak lagi aktif. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar agar seluruh masyarakat tetap memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan.
Kepala Dinkes Kukar, Ismi Muffidah, menjelaskan belum optimalnya cakupan kepesertaan tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya perubahan status pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), pembaruan data kependudukan hingga perubahan kelompok desil kesejahteraan masyarakat.
Salah satu persoalan ditemukan pada peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat. Kepesertaan kelompok ini mengikuti ketentuan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Ketika terjadi perubahan desil dan peserta tidak lagi masuk dalam kelompok desil 1–5, kepesertaan PBI-JK berpotensi dinonaktifkan. Akibatnya, masyarakat yang sebelumnya memperoleh jaminan kesehatan melalui bantuan pemerintah bisa kehilangan status kepesertaannya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar telah menerapkan kemudahan pelayanan kesehatan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kebijakan ini memungkinkan peserta BPJS Kesehatan dari berbagai segmen mendapatkan pelayanan cukup dengan menunjukkan KTP, tanpa harus membawa kartu BPJS fisik.
Ismi menyebutkan, sistem tersebut telah diterapkan di seluruh 20 kecamatan di Kukar. Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan sistem BPJS Kesehatan membuat proses verifikasi peserta dapat dilakukan langsung oleh petugas fasilitas kesehatan.
Masyarakat dapat mengakses layanan di puskesmas maupun klinik tempat mereka terdaftar. Apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut, pasien akan mendapatkan rujukan ke rumah sakit sesuai prosedur medis yang berlaku.
Ia menegaskan, kemudahan menggunakan KTP tidak menghapus ketentuan status kepesertaan. Masyarakat tetap harus memastikan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif agar bisa memanfaatkan layanan yang dijamin program tersebut.
Adapun kepesertaan BPJS Kesehatan di Kukar berasal dari sejumlah segmen, mulai dari peserta mandiri, pekerja, ASN, peserta yang ditanggung perusahaan hingga PBI yang dibiayai pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Untuk peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah, hak pelayanan tetap mengikuti ketentuan kelas III. (adv/diskomkukar/atr)
