okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) Alif Turiadi memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP), untuk membahas lahan yang dikelola oleh kelompok Tani Rukun Warga, Desa Bukit Pariaman. Yang akan digarap oleh PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) untuk tambang batubara, Selasa (13/9/2022).
Alif mengatakan, terkait RDP ini sudah ada masuk suratnya dari beberapa hari yang lalu. Namun sekarang bisa dilaksanakan rapatnya untuk mendengarkan dari kelompok Tani Rukun Warga. Yaitu terkait dengan kawasan budidaya tanaman kehutanan yang rencananya PT MSJ akan melakukan pertambangan.
“Sebenarnya itu merupakan lahan pemerintah yang dipakai mereka untuk bertani, dan tidak hanya kelompok Tani yang melakukan kegiatan di sana namun juga ada perorangan juga yang bukan dari kelompok mereka, ” ujar Alif.
Namun yang menjadi perselisihan diantara mereka ini perihal pembagian tali asih yang diberikan oleh PT MSJ, dan yang melakukan verifikasi data ini dilakukan oleh Pemerintah Desa. Namun, pada pembagian tali asih ada petani yang mendapatkan ada juga yang tidak mendapatkan tali asih.
“Berdasarkan keterangan informasi dari perusahaan yang menerima adalah orang-orang yang benar-benar beraktifitas secara fakta melakukan kegiatan perkebunan, ” ungkapnya.
Apabila lahan itu tidak garap oleh petani, maka tidak ada kewajiban PT MSJ untuk memberikan ganti rugi tanam tumbuh. Jadi yang dilakukan ganti rugi adalah mereka yang telah melakukan tanam tumbuh di lahan itu. Itulah yang menyebabkan dua persepsi, karena dari kelompok Tani Rukun Warga mengaku itu sebagai lahannya sedangkan di sisi lain juga ada perorangan yang mengakui itu sebagai lahan miliknya.
“Maka perlunya akan dilakukan sinkronisasi dan duduk bersama lagi, untuk mengetahui siapa yang memiliki lahan tumbuh ini, seperti itu, ” terangnya.
Selanjutnya , Alif menegaskan akan memanggil pihak terkait untuk menjelaskan lebih lanjut. Karena saat ini semuanya tidak memiliki unsur informasi yang jelas dari tim verifikasi dan kepala desa. Termasuk Camat Tenggarong Seberang dan juga pihak perusahaan.
“Kita atur agenda pertemuan selanjutnya, agar camat dan kepala desa bisa hadir, ” tutupnya. (adv/ dprdkukar/atr/ob1/ef)
