Menu ✖

Mode Gelap

Pos-pos Terbaru · 18 Feb 2026 23:03 WITA

Empat Raperda Prioritas DPRD Kutai Kartanegara Ditarget Tuntas dalam Dua Bulan


 Rapat paripurna DPRD Kutai Kartanegara membahas empat Raperda prioritas usulan pemerintah daerah. (Angga/okeborneo.com) Perbesar

Rapat paripurna DPRD Kutai Kartanegara membahas empat Raperda prioritas usulan pemerintah daerah. (Angga/okeborneo.com)

okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Komitmen memperkuat fondasi pembangunan daerah kembali ditegaskan legislatif Kutai Kartanegara. Dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang II yang digelar Rabu (18/02/2026), DPRD Kukar resmi memulai pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan pemerintah kabupaten.

Sidang yang berlangsung di ruang utama dewan tersebut menjadi langkah awal pembahasan regulasi penting yang akan memengaruhi arah kebijakan daerah dalam jangka panjang, mulai dari tata ruang hingga pengembangan sektor pariwisata.

Adapun empat Raperda yang masuk agenda pembahasan meliputi Raperda Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Raperda Riset dan Inovasi Daerah, Raperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 2026–2045.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyampaikan bahwa masing-masing Raperda akan dibahas oleh panitia khusus (pansus) yang telah dibentuk dan disahkan melalui forum paripurna. Total terdapat empat pansus dengan susunan keanggotaan yang sudah ditetapkan.

Menurutnya, meski proses pembahasan berlangsung bertepatan dengan bulan Ramadan, kinerja pansus diharapkan tetap optimal mengingat substansi regulasi yang dibahas sangat strategis.

Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 2026–2045. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memastikan arah pengembangan destinasi wisata lebih terencana, terukur, dan memiliki pijakan hukum yang kuat.

Selain sektor pariwisata, revisi RTRW juga dipandang mendesak untuk menyesuaikan perkembangan kawasan, termasuk wilayah yang berada di luar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta penyesuaian batas administrasi. Perubahan tersebut juga akan mengakomodasi kawasan perlindungan pesut Mahakam agar memiliki kepastian dalam dokumen tata ruang daerah.

Di sisi lain, Raperda Riset dan Inovasi Daerah diharapkan mampu menjadi landasan penguatan sistem penelitian, penyusunan standar operasional, hingga mendorong kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan di lingkungan pemerintah daerah.

Sementara itu, Raperda Ketenteraman dan Ketertiban Umum akan memperbarui sejumlah ketentuan terkait pengelolaan ruang publik, aktivitas pasar, pemanfaatan trotoar, hingga pengawasan terhadap peredaran narkotika dan zat adiktif.

DPRD Kukar menargetkan seluruh pembahasan rampung dalam kurun waktu dua bulan. Target tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi masing-masing pansus untuk menuntaskan pembahasan secara komprehensif dan tepat waktu.

“Ini menjadi ujian bagi pansus untuk membuktikan kinerja mereka dalam menyelesaikan regulasi yang sangat menentukan arah pembangunan daerah,” ujar Ahmad Yani. (atr)

Artikel ini telah dibaca 19 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Program Kukar Idaman Terbaik Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis 3R

18 November 2026 - 14:25 WITA

KUA Tenggarong Gelar Ta’aruf Jemput Jodoh Halal, 50 Peserta Ikuti Proses Perkenalan

18 November 2026 - 14:24 WITA

Aulia Lantik Anggota PAW BPD Empat Desa, Minta Kawal Penggunaan APBDes

18 November 2026 - 14:23 WITA

Aulia Ajukan Pembiayaan Rp100 Miliar ke SMI, Enam Poros Jalan Strategis Kukar Jadi Prioritas

18 November 2026 - 14:22 WITA

Kukar Idaman Terbaik Dorong Konektivitas Wilayah, Enam Poros Jalan Dibidik pada 2027

17 November 2026 - 19:37 WITA

Kukar Idaman Terbaik Perkuat Ekonomi Perikanan, SPBN Disiapkan Dukung Produktivitas Nelayan

17 November 2026 - 19:26 WITA

Trending di Advertorial