okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pembangunan gedung Kantor Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), hingga kini belum juga rampung meski telah berproses sejak 2014–2015. Persoalan klaim kepemilikan lahan hingga keterbatasan anggaran menjadi dua faktor yang menghambat kelanjutan pembangunan fasilitas pemerintahan tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Loa Kulu, Khairuddinata, menjelaskan pembangunan gedung sempat terhenti setelah muncul komplain dari sejumlah pihak terkait status lahan. Kondisi itu membuat Dinas Pekerjaan Umum (PU) saat itu memilih berhati-hati untuk melanjutkan pekerjaan.
Seiring waktu, persoalan tersebut sempat dibahas dalam proses penyelesaian di tingkat kabupaten melalui bagian pertanahan. Namun, klaim atas lahan yang disebut masuk dalam kawasan eks Kayumas kembali mencuat dan menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan kepastian hukum.
Menurut Khairuddinata, pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut sebaiknya menempuh jalur pengadilan dengan membawa bukti kepemilikan yang sah. Langkah itu dinilai penting agar status hukum lahan menjadi jelas tanpa terus menghambat rencana pembangunan.
“Kalau memang lahan ini mempunyai bukti-bukti yang kuat terhadap klaim tersebut, silakan dibawa ke pengadilan. Jadi, kita berproses di situ,” ujarnya.
Selain persoalan lahan, pembangunan juga terkendala kebijakan efisiensi anggaran sehingga tidak tersedia alokasi untuk melanjutkan pekerjaan. Padahal, usulan penyelesaian pembangunan gedung tersebut telah berulang kali disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi belum terealisasi.
Khairuddinata menyebutkan, luas kawasan yang direncanakan untuk pembangunan tersebut berkisar 4–6 hektare. Kawasan itu sejak awal dirancang sebagai pusat pelayanan terpadu, bukan hanya untuk kantor camat, tetapi juga mencakup fasilitas Polsek dan Koramil. Konsepnya serupa dengan kawasan pemerintahan terpadu yang ada di Kecamatan Loa Janan.
Di sisi lain, Khairuddinata juga mengapresiasi pelaksanaan reses Ketua DPRD Kukar di tingkat kecamatan. Menurutnya, pola tersebut memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
Berbeda dengan pelaksanaan reses yang selama ini lebih banyak dilakukan di desa-desa, kegiatan di tingkat kecamatan memungkinkan seluruh desa menyampaikan kebutuhan dan persoalan wilayahnya dalam satu forum. Kehadiran kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga perwakilan RT dinilai membuat penyerapan aspirasi menjadi lebih menyeluruh.
Ia berharap, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat melalui forum tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan prioritas pembangunan di Kukar. (adv/diskomkukar/atr)
