okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan kunjungan kerja ke PT Energi Unggul Persada, Kota Bontang. Adapun Perusahaan ini bergerak di bidang minyak kelapa sawit beserta turunannya, yakni minyak goreng, PFAD, fatty acid, stearin dan biodiesel.
Kunjungan Komisi I dilaksanakan oleh Maruf Marjuni, Eko Wulandanu dan Pujiono. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi apabila suatu saat terjadi lagi kelangkaan minyak goreng seperti beberapa bulan lalu. Diketahui, perusahaan ini juga banyak terlibat dalam membantu penyaluran minyak goreng kepada masyarakat.
Maruf Marjuni mengatakan, kunjungan ini dalam rangka kerjasama dengan perusahaan untuk dapat mengembangkan industrinya di Kukar. Karena saat ini Kecamatan MarangKayu telah ditetapkan sebagai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) wilayah industri, oleh karena itu perlu menjadi pertimbangan.
“Desa Santan Ilir Marangkayu ditetapkan RTRW sebagai wilayah industri,” kata Maruf saat pada Jumat (16/9/2022) kemarin.
Apabila kondisi daerah itu layak dan dinilai strategis. Maka, perusahaan tersebut berpotensi akan membangun banyak kilang dan pabrik di wilayah tersebut. Adapun pembangunan kilang nantinya akan mendukung rencana produk turunan dari kelapa sawit seperti sabun, deterjen dan lain-lain.
Tak hanya itu, mereka juga menyampaikan beberapa keluhan tentang pelabuhan Salo Pakai yang tutup karena kondisi sosial yang kurang mendukung. Mereka meminta untuk segera dicarikan solusinya agar pelabuhan tersebut bisa kembali beroperasi.
“Keluhan mereka akan kita carikan solusinya dan juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap dampak ekonominya. Tentu dengan kawasan industri banyak menyerap tenaga kerja baru,” sebutnya.
Ma’aruf berharap kepada Pemkab Kukar untuk segera menjalin kerjasama dengan PT EUP perihal tes pembuangan air limbah sebelum di buang ke laut. Karena saat ini PT EUP telah memiliki sebuah laboratorium lingkungan yang bisa menguji kajian mutu air dan udara.
“Selama ini kan mereka tes limbah ke swasta, ini peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar,” tutupnya. (adv/dprdkukar/atr/ob1/ef)
