Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 21 Apr 2022 18:14 WITA

Pansus DPRD Paser Koordinasi Penataan Desa


Pansus DPRD Paser Koordinasi Penataan Desa Perbesar

okeborneo.com, SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim menyambangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim untuk berkoordinasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penetapan Desa dan Raperda Penetapan Desa, Kamis (21/4/2022).

Kunjungan kerja wakil rakyat Kabupaten Paser tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Paser Abdulah beserta Ketua Pansus Jainus dan segenap anggota pansus.
“Pansus DPRD Paser datang ingin berkoordinasi dan meminta saran serta masukan terkait dua buah raperda dimaksud. Di antaranya ingin mengusulkan perbaikan nama desa yang salah redaksional penulisannya dan ada juga yang ingin mengubah nama desanya,” sebut Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin melalui Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kasmawati saat memimpin rapat.

Pada kesempatan itu disarankan Kabupaten Paser bisa segera menetapkan 139 desa yang ada ke dalam raperda menjadi dasar diakui kembali diadministrasikan bahwa desa benar ada.
Jika sudah ditetapkan kemudian disampaikan ke provinsi untuk segera dilaporkan ke Kemendagri untuk diperbaiki dalam Permendagri 72/2019 terkait kode dan wilayah administrasi pemerintahan.

“Awal tahun biasanya ada rakor untuk cek nama desa sebelum ditetapkan. Nah ini kesempatan untuk menyesuaikan,” katanya.
Menurutnya secara substansi isi dua raperda yang disampaikan sudah sesuai dengan isi peraturan perundang-undangan terkait di atasnya. Hanya perlu mendapat masukan dari biro hukum terkait Bahasa hukumnya.

Pada kesempatan itu dia juga minta dukungan DPRD Paser untuk membantu meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Paser. Khususnya meningkatkan status 8 desa tertinggal meningkat minimal menjadi desa berkembang agar desa semakin kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Paser Abdulah menyebut akan menindaklanjuti beberapa catatan penting disampaikan DPMPD Kaltim. Di antaranya menitikberatkan tentang pemilihan kepala desa dan tapal batas. “Insya Allah akan dikawal dan turun ke desa sesuai dapil membantu pemerintah,” katanya. (ar/ob1/ef)

Artikel ini telah dibaca 21 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Air PDAM Tenggarong Ditarget Lebih Deras, Kapasitas Bekotok Naik Jadi 250 Liter per Detik

28 April 2026 - 16:49 WITA

Air PDAM Tenggarong

Tembus Rawa, Jalan Baru Kukar-Kutim Mulai Dibangun Tanpa APBD

28 April 2026 - 16:38 WITA

jalan baru kukar-kutim

Warga Samboja Barat Resah, Penertiban Tahura Bukit Soeharto Belum Jelas

27 April 2026 - 21:01 WITA

Penertiban Tahura Bukit Soeharto

Janji di Atas Kertas Akan Dicek ke Lapangan, Kukar Finalkan Arah Pembangunan 2027

20 April 2026 - 17:29 WITA

Pembangunan Kukar 2027

P3K Mundur Lebih Dihargai, Bupati Kukar: Daripada Terima Tapi Tak Pernah Datang

18 April 2026 - 16:55 WITA

P3K Kukar

Harus Tinggalkan Rumah hingga Sewa Tempat Baru, P3K Kukar Pilih Resign

16 April 2026 - 18:46 WITA

P3K Kukar
Trending di Pemerintahan