Teks foto : Peninjauan Penanganan Banjir Loa Janan-Samarinda di Loa Janan (Angga/okeborneo.com)
okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai leading sector dalam penanganan persoalan banjir yang berkaitan dengan rencana sodetan di wilayah Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar).
Kesepakatan tersebut menjadi hasil rapat koordinasi antara Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim dan Balai Wilayah Sungai (BWS) yang dilanjutkan dengan peninjauan lapangan, Sabtu (3/10/2026).
Dalam kesepakatan itu, pengoperasian sodetan tidak langsung dilakukan. Pemerintah daerah terlebih dahulu akan memasang pintu air sebagai instrumen untuk mengatur debit aliran yang masuk menuju Sungai Loa Janan.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, pintu air tersebut akan menjadi bagian dari pengendalian sementara. Selama kondisi sungai di wilayah Loa Janan Ulu belum siap menerima tambahan aliran, pintu air akan tetap ditutup.
“Selama sodetan itu belum berfungsi untuk mendukung jalur sungai, maka pintu airnya kita tutup,” kata Andi Harun.
Menurutnya, pembangunan maupun kegiatan yang berkaitan dengan sodetan tetap dapat berjalan. Namun, fungsi pengaliran air melalui sodetan akan menunggu kesiapan penanganan sungai di wilayah hilir.
Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menilai kesepakatan tersebut diperlukan untuk mempertemukan kebutuhan penanganan banjir Samarinda dengan kondisi masyarakat di wilayah Kukar yang berpotensi menerima dampak aliran air.
Aulia menyebut kondisi Desa Loa Janan Ulu juga memiliki persoalan banjir. Bahkan, sekitar 70 persen wilayah desa disebut dapat terendam ketika terjadi kenaikan air.
“Kalau seandainya kegiatan ini tetap terus dilaksanakan, Desa Loa Janan Ulu yang selama ini sekitar 70 persen terendam banjir ketika air naik, bisa tenggelam seluruhnya,” ujarnya.
Karena itu, pengendalian debit menjadi langkah awal sebelum dilakukan penanganan sungai secara lebih menyeluruh. Untuk tahap berikutnya, normalisasi sungai menjadi salah satu agenda yang didorong pemerintah.
Andi Harun mengatakan, penanganan jangka menengah dan panjang membutuhkan kajian lebih kompleks karena berkaitan dengan kondisi kawasan hilir dan dampak sosial kepada masyarakat.
“Penanganan jangka menengah dan panjang ini agak kompleks karena ada persoalan sosial, yakni relokasi atau pergantian, karena menyangkut sektor hilir. Sungainya harus dinormalisasi,” jelasnya.
Dalam skema tersebut, Pemprov Kaltim akan memimpin koordinasi penanganan lintas wilayah. Pemprov juga menyatakan kesanggupan mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan fisik, sementara BWS akan memberikan dukungan dalam aspek teknis.
Aulia berharap tim yang melibatkan Pemkab Kukar, Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim dan BWS dapat segera bekerja sehingga penanganan banjir tidak dilakukan secara terpisah antarwilayah.
“Kita berharap tim yang sudah dibentuk tadi, yang dipimpin provinsi dan melibatkan Pemerintah Kabupaten Kukar, Pemerintah Kota Samarinda serta BWS, bisa menjalankan fungsi dengan baik,” katanya.
Penanganan secara lebih menyeluruh diharapkan dapat dilaksanakan pada 2027. Adapun dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan kembali melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi lokasi sodetan serta titik pemasangan pintu air.
Andi Harun menegaskan, langkah jangka pendek tersebut diperlukan untuk meredam kekhawatiran masyarakat sembari menunggu penanganan kawasan sungai secara keseluruhan.
“Kegiatan tetap berjalan, tetapi fungsinya tidak akan dilakukan sampai kegiatan di sana normal,” pungkasnya. (adv/diskominfokukar/atr)
