Menu ✖

Mode Gelap

Advertorial · 16 Sep 2023 13:02 WITA

DPRD – Pemkab Kukar Bahas Usulan Raperda Sarang Burung Walet dan Ketertiban Umum


 DPRD – Pemkab Kukar Bahas Usulan Raperda Sarang Burung Walet dan Ketertiban Umum Perbesar

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, Wakil Ketua DPRD Siswo Cahyono dan Asisten I Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat

okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mengajukan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Yaitu perubahan Perda Kukar Nomor 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat hingga Raperda tata Niaga dan tata kelola sarang burung walet.

Adapun pengajuan Raperda tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Abdul Rasid dengan didampingi oleh perwakilan Pemkab Kukar yaitu Asisten I Setkab Kukar, Akhmad Taufik, Selasa (12/9/2023).

Berdasarkan keterangan dari Bapemperda DPRD Kukar menjelaskan bahwa Perda tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dilakukan karena tidak relevan dengan kondisi saat ini. “Makanya perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang terbaru, ” ujar Rasid.

Menurut Rasid, hal ini perlu disinkronkan secara akurat agar pengaturan penggunaan badan jalan untuk aktivasi perdagangan. Mengingat para PKL sering kali menggunakan bahu jalan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu juga dapat membahayakan pengguna lalu lintas.

“Raperda juga akan mengatur terhadap banyaknya pengemis dan anak jalanan di Kukar yang juga sering menganggu Ketertiban umum, ” sebutnya.

Sedangkan untuk usulan Raperda tata Niaga dan tata kelola sarang burung walet. Rasid menjelaskan karena sarang burung walet merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) maka dari itu, harus bisa dikelola dengan sangat baik.

Dirinya menilai harga sarang burung walet yang dikelola petani sangat tidak seimbang dengan harga yang ditetapkan di pasar luar. Menurutnya ini harus perlu perhatian khusus melalui peraturan daerah.

“Kita usahakan agar petani Kukar yang melihara walet ini dapat memberikan efek positif terhadap masyarakat kita, makanya diusulkan menjadi perda, ” pungkasnya. (adv/dprdkukar/atr)

Artikel ini telah dibaca 21 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kredit Kukar Idaman Terbaik Berlanjut, Plafon Pinjaman Naik hingga Rp500 Juta Tanpa Bunga dan Agunan

18 November 2026 - 18:49 WITA

Program Kukar Idaman Terbaik Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis 3R

18 November 2026 - 14:25 WITA

KUA Tenggarong Gelar Ta’aruf Jemput Jodoh Halal, 50 Peserta Ikuti Proses Perkenalan

18 November 2026 - 14:24 WITA

Aulia Lantik Anggota PAW BPD Empat Desa, Minta Kawal Penggunaan APBDes

18 November 2026 - 14:23 WITA

Aulia Ajukan Pembiayaan Rp100 Miliar ke SMI, Enam Poros Jalan Strategis Kukar Jadi Prioritas

18 November 2026 - 14:22 WITA

Kukar Idaman Terbaik Dorong Konektivitas Wilayah, Enam Poros Jalan Dibidik pada 2027

17 November 2026 - 19:37 WITA

Trending di Advertorial