okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menggelar rapat koordinasi pengawasan desa yang menjadi agenda rutin dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, di Gedung Puteri Karang Melenu (PKM), Tenggarong Seberang, Kamis (15/8/2024).
Rapat ini dihadiri oleh narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bupati Kukar Edi Damansyah, Sekda Kukar Sunggono dan Kejaksaan Kukar, yang memberikan materi serta memfasilitasi diskusi untuk memperdalam wawasan para peserta.
Dalam sambutannya, Bupati Kukar, Edi Damansyah menyampaikan bahwa tujuan utama dari rapat ini adalah memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, terutama terkait pengelolaan keuangan, aset, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, dalam kesempatan ini juga diberikan apresiasi kepada desa-desa yang telah menunjukkan prestasi dalam pengelolaan tersebut.
“Saya merasa bangga melihat perkembangan yang cukup baik sejauh ini. Inspektorat akan terus menjalankan fungsi pengawasannya dengan optimal, terutama dalam hal pertanggungjawaban keuangan. Setiap tahun, saya berharap dilakukan audit terhadap laporan keuangan, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan agar bisa diperbaiki,” ujar Edi Damansyah.
Edi juga menambahkan bahwa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), saat ini tidak ada lagi desa dengan kategori sangat tertinggal di Kukar. “Semua desa telah naik ke kategori berkembang, maju, atau mandiri. Bahkan, desa yang berkembang diharapkan bisa naik ke kategori desa maju pada tahun 2025,” kata Edi.
Ini adalah bagian dari komitmen Pemkab Kukar, melalui Inspektorat, untuk terus melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, memberikan apresiasi kepada yang berprestasi, dan memotivasi yang masih perlu peningkatan.
Rapat ini diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada desa-desa yang berhasil mengelola keuangan, aset, dan BUMDes dengan baik, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk desa lainnya agar terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan desa.(adv/prokomkukar/atr/ob1/ef)
