okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Sunggono, menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang responsif gender sebagai upaya untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat mendapatkan manfaat yang adil dari kebijakan dan program pemerintah.
Hal tersebut ia ungkapkan pada saat Pendampingan Penyusunan Matrik Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, di Hotel Horison Ultima Bandara Balikpapan, Balikpapan, Rabu (11/9/2024).
Dalam kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Kukar, Sunggono menyampaikan bahwa pendekatan penganggaran yang sensitif terhadap gender adalah kebutuhan nyata, khususnya di wilayah dengan keberagaman sosial dan budaya seperti Kukar.
“Perencanaan anggaran yang responsif gender bukan hanya sebuah konsep, tetapi merupakan kebutuhan nyata untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan manfaat yang seimbang dari kebijakan dan program pemerintah,” ujar Sunggono.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar tahun 2023, Sunggono menyebutkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam akses terhadap berbagai layanan dan peluang antara pria dan wanita di Kukar. Salah satu contohnya adalah tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja yang hanya mencapai 45%, dibandingkan dengan 65% untuk laki-laki.
Selain itu, angka kematian ibu melahirkan di Kukar masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk intervensi di sektor kesehatan yang lebih responsif terhadap gender.
Dalam upaya mengatasi kesenjangan ini, penggunaan alat analisis seperti Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting System (GBS) dinilai sangat penting. Melalui analisis GAP, pemerintah dapat mengidentifikasi dan memahami kesenjangan gender yang ada dalam akses, partisipasi, maupun manfaat dari berbagai program pemerintah. Sunggono menekankan bahwa analisis ini bisa mengungkap hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pendidikan atau layanan kesehatan di daerah tertentu.
“Dengan analisis GAP, kita bisa melihat kesenjangan akses yang dihadapi perempuan, misalnya dalam pendidikan atau kesehatan, dan dengan demikian, kita bisa membuat perencanaan anggaran yang lebih responsif dan efektif,” tambah Sunggono.
Lebih lanjut, Sekda Kukar menjelaskan bahwa Gender Budgeting System (GBS) dapat membantu pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara adil dengan mempertimbangkan perspektif gender. Data pilah gender, yang mencakup informasi tentang partisipasi dan kebutuhan spesifik pria dan wanita, menjadi elemen kunci dalam proses ini. Contohnya, jika data menunjukkan bahwa perempuan di pedesaan memerlukan program pendidikan keterampilan, hal ini harus diprioritaskan dalam perencanaan anggaran.
Di akhir sambutannya, Sunggono mendorong seluruh OPD di Kabupaten Kukar untuk segera menyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada tahun 2024, sesuai dengan target indikator kinerja utama pemerintah daerah. Ia juga meminta para narasumber untuk mendampingi OPD dalam proses penyusunan ini agar tanggung jawab tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
“Dengan komitmen dan kerja keras kita, serta dukungan data dan analisis yang kuat, kita bisa memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan semua kelompok masyarakat secara adil,” pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan akan memperkuat kesadaran seluruh OPD tentang pentingnya penganggaran yang responsif gender, sehingga dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. (adv/dp3akukar/atr/ob1/ef)
