okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menyampaikan laporan perdana di hadapan DPRD Kukar dalam Rapat Paripurna ke-14 yang digelar pada Senin (30/6/2025). Dalam agenda tersebut, Aulia memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Laporan ini menjadi momen penting bagi Aulia yang baru saja dilantik pada 23 Juni 2025 lalu. Ia menegaskan bahwa laporan keuangan tersebut telah melalui audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan disusun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Ini bentuk komitmen kami dalam menyampaikan akuntabilitas kepada publik. Laporan ini bukan sekadar kewajiban administratif, tapi juga dasar untuk merancang arah pembangunan ke depan,” ungkap Aulia di Gedung Utama DPRD Kukar.
Dalam penjelasannya, Aulia menyampaikan bahwa realisasi APBD 2024 mencapai Rp12,7 triliun atau sekitar 88,75 persen dari total anggaran Rp14,3 triliun. Namun, masih terdapat selisih kekurangan pendapatan sebesar Rp1,6 triliun atau 11,25 persen.
Ia merinci bahwa meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru melampaui target dengan surplus Rp54,69 miliar, namun pendapatan dari transfer pusat dan provinsi mengalami kekurangan signifikan, yakni sebesar Rp1,49 triliun dari target. Selain itu, komponen lain-lain pendapatan sah juga belum mencapai target dengan kekurangan sebesar Rp169,06 miliar.
Sementara itu, dari sisi belanja, realisasi tahun 2024 tercatat Rp12,8 triliun atau 88,14 persen dari anggaran sebesar Rp14,53 triliun. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp6,37 triliun, disusul belanja modal Rp5,31 triliun. Belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp10 miliar yang dianggarkan, tidak digunakan sama sekali sepanjang tahun tersebut.
“Belanja transfer ke desa terealisasi hampir sempurna, mencapai Rp1,12 triliun, mayoritas berupa bantuan keuangan desa. Ini menunjukkan fokus kita tetap menyentuh hingga ke level terbawah pemerintahan,” tambahnya.
Meski realisasi belanja berjalan baik, Kukar mengalami defisit anggaran sebesar Rp105,99 miliar akibat ketidakseimbangan antara belanja dan pendapatan.
Aulia juga menekankan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dijalankan selama 2024 telah melalui proses Musrenbang secara berjenjang, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten, serta telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja masing-masing OPD.
“Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kukar tetap mengedepankan partisipasi dan perencanaan yang matang. Ini jadi landasan penting bagi kami untuk melangkah ke tahap pembangunan selanjutnya,” tegasnya.
Sebagai informasi, Aulia Rahman Basri bersama Rendi Solihin resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kukar untuk periode 2025–2030 setelah dilantik oleh Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud di Pendopo Odah Etam, Samarinda, pada 23 Juni 2025 lalu.(adv/diskominfokukar/atr/ob1/ef)
