Teks foto: Bupati Kukar Auli Rahman Basri (Angga/okeborneo.com)
okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mendukung rencana pemerintah pusat mengubah status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Menurut Aulia, kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian status bagi tenaga PPPK yang telah dinyatakan dibutuhkan untuk menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Kukar.
“Sangat senang, sangat senang kami. Karena ini memberi kepastian juga untuk teman-teman PPPK,” ujar Aulia beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, keberadaan PPPK paruh waktu sebelumnya menjadi bagian dari kebijakan transisi untuk memastikan kebutuhan tenaga pada masing-masing instansi dan lokasi penugasan. Setelah kebutuhan tersebut dipastikan oleh pemerintah daerah, menurutnya, status para pegawai juga perlu mendapatkan kejelasan.
“Yang kami pahami waktu kami berdiskusi terkait dengan PPPK paruh waktu ini, ini merupakan kebijakan antara untuk meyakinkan kita bahwa keberadaan teman-teman ini memang dibutuhkan sesuai dengan tempat tugasnya masing-masing,” jelasnya.
Aulia menilai kepastian status menjadi semakin penting bagi PPPK yang bertugas sebagai tenaga teknis. Sebab, tenaga tersebut dibutuhkan untuk mendukung pelayanan pemerintahan sekaligus menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Kukar.
“Karena kita sudah menjalani ini, maka ketika teman-teman ini sudah kita nyatakan dibutuhkan, ya kenapa harus paruh waktu lagi,” katanya.
Ia menyebut penguatan tenaga teknis juga berkaitan dengan upaya pemerataan pelayanan publik. Terlebih, Kukar memiliki wilayah yang luas dengan sejumlah daerah yang berada cukup jauh dari pusat pemerintahan.
“Memberikan kepastian status untuk kawan-kawan PPPK, utamanya teman-teman teknis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita sebagai bentuk pemerataan pelayanan kita sampai ke daerah-daerah terujung di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ungkapnya.
Mengenai rencana gaji PPPK ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Aulia mengatakan skema pembiayaan bukan menjadi persoalan utama bagi Pemkab Kukar. Menurutnya, mekanisme pendanaan dapat disesuaikan melalui pembahasan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Masalah proses penggajiannya, sebenarnya ketika kita berbicara masalah ini ditanggung pusat ataupun daerah dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak terlalu permasalahan bagi kami,” tuturnya.
Bagi Aulia, hal yang lebih penting adalah memastikan anggaran tersedia dan penyalurannya dilakukan tepat waktu. Dengan demikian, pembayaran hak pegawai dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Yang penting alokasi pembiayaannya ada dan pembiayaan ini bisa tersalurkan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan timeline yang sudah kita tetapkan,” tegasnya.
Ia mencontohkan, apabila pembayaran gaji ditetapkan pada awal bulan, maka anggaran untuk memenuhi kewajiban tersebut juga harus tersedia sebelum atau pada waktu pembayaran dilakukan.
“Misalnya untuk gaji, kita sudah sepakat gaji di awal bulan itu sudah siap, ya sudah uangnya harus tersedia di awal bulan,” katanya.
Adapun terkait sumber pembiayaan, Aulia menyebut pemerintah dapat membahas sejumlah skema, termasuk kemungkinan dukungan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
“Perkara ini nanti disupport misalnya melalui DAU atau misalnya melalui DBH, ya itu tinggal kita sesuaikan dan kita bicarakan saja,” pungkasnya.(adv/diskominfokukar/atr)
