okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA– Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang di Kukar sebagai salah satu upaya memperkuat pasokan listrik bagi masyarakat. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyusul persoalan pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Tabang.
Aulia menilai, kebutuhan listrik masyarakat di daerah penghasil batu bara perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, potensi sumber daya alam yang dimiliki Kukar perlu diiringi dengan ketersediaan infrastruktur energi yang mampu menunjang kehidupan masyarakat.
Ia mengatakan, Pemkab Kukar telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk membahas kendala operasional yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir. Meski PLN tidak berada di bawah kewenangan langsung pemerintah kabupaten, Pemkab Kukar tetap berupaya mendorong penyelesaian persoalan tersebut.
“Kita juga ingin memperjuangkan kesejahteraan dan kebahagiaan warga masyarakat kita. Maka, kami dari pemerintah daerah juga sudah berkomunikasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak PLN terkait dengan kendala-kendala yang mereka alami terkait dengan proses pemadaman ini sendiri,” ujar Aulia, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, pembangunan pembangkit listrik di wilayah Kukar dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung kebutuhan energi daerah. Karena itu, pemerintah daerah telah menyampaikan usulan pembangunan PLTU Mulut Tambang kepada Kementerian ESDM agar dapat dikaji lebih lanjut.
“Kami mendorong kemarin sampai sudah ke Kementerian ESDM untuk dibangun PLTU Mulut Tambang yang ada di Kabupaten Kukar,” ungkapnya.
Aulia secara khusus menyoroti Kecamatan Tabang yang disebutnya masih kerap mengalami pemadaman listrik. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena wilayah Kukar juga memiliki aktivitas pertambangan batu bara berskala besar.
Ia turut menyinggung keberadaan PT Bayan Resources Tbk yang disebutnya sebagai salah satu perusahaan pemasok batu bara untuk PLN. Menurut Aulia, kondisi tersebut memunculkan persoalan mengenai pemerataan manfaat sumber daya alam bagi masyarakat yang tinggal di daerah penghasil.
“Bapak Ibu bisa merasakan betapa sakitnya hati warga masyarakat Kukar yang setiap hari melihat ponton batu bara lewat di depan mata mereka. Sementara di sisi lain, kondisi listrik ini masih menjadi salah satu yang terkendala,” tegasnya.
Aulia menambahkan, persoalan kelistrikan bukan hanya menyangkut kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu, ketersediaan listrik yang andal perlu menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur dasar di Kukar.
Pemkab Kukar, lanjutnya, akan terus menyuarakan kebutuhan masyarakat kepada PLN dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan solusi konkret, baik untuk menangani gangguan pasokan listrik saat ini maupun memperkuat ketersediaan energi dalam jangka panjang.
“Ini yang menjadi konsentrasi kita dan kami sekali lagi akan terus menyuarakan ini,” tutupnya.(adv/diskomkukar/atr)
