okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kutai Kartanegara (Kukar) masih mematangkan dokumen penataan kawasan permukiman di sepanjang Jalan Kartini dan Jalan Mayjen Panjaitan, Tenggarong. Hingga saat ini, pendataan sementara mencatat sebanyak 219 unit bangunan yang masuk dalam rencana penataan dan relokasi.
Kepala Disperkim Kukar, Muhammad Aidil, mengatakan proses penataan tersebut masih berada pada tahap penyelesaian sejumlah dokumen teknis dan administrasi. Kelengkapan dokumen diperlukan karena penanganan kawasan melibatkan sejumlah instansi dengan kewenangan berbeda.
Ia menjelaskan, wilayah penataan telah dibagi menjadi tiga segmen untuk memudahkan proses pendataan dan perencanaan. Segmen pertama berada di kawasan yang sudah bersih dari area Taman Musik. Segmen kedua membentang dari titik terakhir hingga jembatan di sisi kanan jika dilihat dari arah Jalan Kartini.
Sementara segmen ketiga berada di sisi kiri hingga Jembatan Mangkuraja atau yang dikenal masyarakat sebagai Jembatan Besi.
Menurut Aidil, salah satu aspek yang masih dikoordinasikan berkaitan dengan kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS), terutama untuk kawasan yang berhubungan dengan sempadan maupun pengelolaan sungai. Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam SK Bupati, penanganan kawasan permukiman dengan luasan di atas 10 hektare menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Data yang sudah kami kumpulkan masih sekitar 219 unit. Saat ini kami masih menyelesaikan beberapa dokumen yang harus dilengkapi karena berkaitan dengan kewenangan beberapa instansi teknis, seperti sungai yang menjadi kewenangan BWS,” jelasnya.
Setelah seluruh dokumen dan proses administrasi rampung, Disperkim Kukar berencana kembali melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di sepanjang Jalan Kartini dan Jalan Mayjen Panjaitan. Aidil berharap tahapan tersebut dapat diselesaikan pada tahun ini sehingga proses penataan memiliki kepastian untuk dilanjutkan.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mulai mengkaji konsep pengembangan kawasan relokasi. Ketersediaan lahan dinilai berpotensi mendukung pembangunan kawasan yang lebih luas, termasuk pengembangan zona selatan sebagai kawasan permukiman baru atau kota baru.
Untuk mematangkan konsep tersebut, Disperkim akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Perencanaan nantinya tidak hanya mencakup kawasan perumahan dan permukiman, tetapi juga kemungkinan pengembangan kawasan industri serta fungsi pendukung lainnya.
Aidil mengatakan rancangan tersebut masih akan dikaji lebih lanjut agar pengembangan kawasan relokasi dapat terintegrasi dengan rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan daerah.(adv/diskomkukar/atr)
