okeborneo.com, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi baru-baru ini melayangkan protes terhadap dana CSR tambang batu bara sebesar Rp 200 Miliar disalurkan ke kampus-kampus luar Kaltim. Hal itu disampaikan saat Rapat Paripurna di DPRD Kaltim tiga hari lalu.
Dari pernyataan tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda turut menanggapi dan menggelar aksi di depan kantor Gubernur Kaltim. Jum’at (13/5/2022).
Meski diguyur hujan deras, massa tetap menyampaikan orasi-orasi politiknya serta tuntutan yang menjadi poin utama dalam aksi tersebut.
Koordinator lapangan, Syahrul mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan adanya aliran dana CSR yang disalurkan oleh PT. Bayan Resources kepada perguruan tinggi di luar kaltim. Menurutnya Kaltim lebih membutuhkan dana tersebut untuk pendidikan.
“Semisal dana tersebut diberikan ke perguruan tinggi Kaltim pasti ini bisa sangat membantu, banyak masyarakat yang ingin bersekolah namun terkendala biaya,” ujar Syahrul.
Selain itu, Syahrul juga menyoroti transparansi alokasi dana CSR di seluruh perusahaan yang berada di wilayah kaltim. Pihaknya meminta agar pemerintah mengawasi dana CSR perusahaan agar tidak mengalokasikan dana CSR ke provinsi lain.
“Kita di Kaltim saja butuh, kok ini malah dialokasikan ke provinsi lain. Mereka mengeruk tanah di sini tapi dananya dialihkan ke pulau lain, jadi kami di Kaltim dapat lubang saja?,” tanya dia.
Tak hanya itu, Muhammad Majid, Humas Aksi, mengaku akan mengawal tuntutan massa aksi, agar pemerintah bisa fokus dalam melakukan pengawasan dana CSR.
“Tentu kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” sambung Majid.
Usai menggelar aksi, Pemprov Kaltim meminta kepada massa aksi untuk menggelar audiensi bersama stakeholder terkait. Dalam audiensi, Formateur HMI Samarinda, Muhammad Ronni, menegaskan bahwa pemerintah kurang memaksimalkan pengawasan, salah satunya terkait CSR ini.
” Sampai ada aliran dana keluar daerah Rp 200 Miliar itu bagaimana, seharusnya pemerintah memperhatikan dan mengawasi kinerja perusahaan,” tegasnya.
Ronni menjelaskan pada saat usai menggelar audiensi pihak pemprov mengaku akan membantu mengawal kasus ini dan akan melakukan koordinasi ke pemerintah pusat. Namun Ronni berharap agar pemerintah bisa meningkatkan pengawasannya sehingga tidak ada kejadian yang sama, karena ia menilai ini sangat merugikan masyarakat Kaltim.
“Harapannya pemerintah bisa maksimal dalam menjalankan pengawasannya,” pungkasnya. (*/ob1/ef)
