okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) sangat fokus dengan pengembangan sektor pertanian. Bahkan, Bupati Kukar Edi Damansyah telah menugaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait untuk melakukan pemetaan berkaitan dengan kebutuhan di lapangan.
Dilihat dari 23 program dedikasi yang telah tertulis dalam RPJMD tahun 2021-2026, secara tegas terdapat program yang berkaitan langsung dengan pertanian. Yakni, Program Hilirisasi Produk Pertanian.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Arfan Boma mengatakan, untuk rencana strategis (Renstra) rencanya akan ada empat hilirisasi pertanian yang difokuskan saat ini. Yaitu, sentra Industri Kecil Menengah (IKM) rumput laut, jagung, pakan ternak dan sentra karet.
“Allhamdulilah, untuk sektor IKM rumput laut sudah siap dan tinggal tunggu startup saja lagi, mudah-mudahan kalau tahun 2023 ini selesai. Dan langsung melakukan pengadaan alat-alat industrinya, untuk sentra jagung, karet dan pakan ternak sampai saat ini masih tahap pengembangan,” ucap Arfan Boma.
Arfan Boma mengatakan, sekarang sentra IKM rumput laut gracilaria, sedang menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada (UGM) terkait tata kelola dan koor bisnisnya. “Kita tidak mau nanti investasi pemerintah daerah yang puluhan miliar ini nanti mangkrak karena salah urus dan salah kelola,” terangnya.
Nantinya pabrik pengolahan rumput laut akan ada di Kecamatan Muara Badak. Ditunjuknya Kecamatan Muara Badak untuk pabrik pengolahan rumput laut gracilaria karena aksesnya lebih mudah. Proyeksi kedepannya nanti kemungkinan besar akan mengandeng pihak ketiga untuk mengelolanya
Arfan Boma berharap jika semua sudah siap pada bulan Oktober 2023, sudah mulai startup pabrik pengolahan rumput laut gracilaria, untuk pengelolanya akan dicari pihak profesional dari pihak ketiga. “Bisa jadi Perusda yang mengelolanya, ” terangnya.
“Kalau kita menggunakan konsep lelang untuk pengelolaan sentra IKM, dikhawatirkan diambil sama orang luar. Jadi royalti dan keuntungan itu tidak masuk ke daerah,” sambungnya.
Dirinya menuturkan, selama ini hasil produksi itu dijual hanya dalam bentuk rumput laut utuh. Maka dari itu dengan adanya program hilirisasi pertanian ini Bupati Kukar ingin membantu kelompok petani rumput laut untuk bisa berkembang.
Rumput laut gracilaria itu nantinya akan diolah menjadi tepung seperti tepung warna putih pada umumnya, kemudian tepung itu akan dijadikan bahan baku industri.
“Mau itu industri makanan, kesehatan dan otomotif itu bisa. Ambil contoh, odol kenapa bisa kental, karena bahan bakunya menggunakan rumput laut,” imbuh Arfan.
Saat ini, dari Kecamatan Marangkayu hingga Samboja diketahui ada banyak petani yang budidaya rumput laut. Dengan banyaknya pelaku budidaya rumput laut, Bupati Kukar ingin terus mendukung yaitu dengan Program Hilirisasi Produk Pertanian.
“Mulai dari teknologi pertanian, pupuknya, hingga permodalannya dikasih kemudahan melalui Program Kredit Kukar Idaman. Macam-macam pokoknya, semuanya difasilitasi oleh Pemkab Kukar, ” katanya.
Oleh karena itu, Arfan Boma ingin memproteksi para petani rumput laut agar komoditas rumput laut bisa tetap stabil harganya, dikhawatirkan nanti akan dikuasai oleh mafia atau orang tidak bertanggungjawab. “Akhirnya harganya tidak terkontrol, jalur produksi nya kita tidak tau, jumlah produksinya kita tidak tau hal-hal seperti ini kan harus dikontrol,” ucap Arfan.
Sementara itu, menurut sudut pandang akademisi Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Sabran mengatakan, ini merupakan inovasi yang tepat dilakukan Pemkab Kukar melalui Disperindag. Menurutnya, ini akan memberikan dampak yang besar bagi para petani rumput laut.
“Petani itu akan merasa dihargai serta dioptimalkan oleh Pemkab. Tinggal nanti bagaimana petani bisa ditingkatkan kemampuannya, untuk mengolah rumput laut tadi menjadi sesuatu yang lebih berharga,” jelas Sabran.
Makanya Disperindag harus menjalankan sistem jemput bola atau bisa bekerjasama dengan menggandeng perusahaan lain melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), yakni untuk meningkatkan kemampuan para petani rumput laut tersebut.
“Nanti dampak dari meningkatnya kemampuan petani itu juga akan kembali ke pemerintah daerah. Ada PAD kemudian pertumbuhan ekonomi yang bisa di jadikan sebagai bentuk meningkatkan kebutuhan baru di sektor itu atau lainnya. Artinya petani untung, pemerintah juga untung,” terang Sabran.
Sabran mengatakan, hilirisasi itu harus segera dimatangkan. Berkaitan dengan hal-hal diperlukan misalnya, bagaimana kemitraan itu bisa dibangun kemudian regulasi juga harus jelas. Serta harus mengoptimalkan peran-peran stakeholder yang ada disitu, itu harus dilakukan jangan sampai tidak.
“Jadi semua komponen harus bisa dioptimalkan agar memudahkan kelompok petani rumput laut,” tutupnya. (adv/prokom/ob1/ef)
