TEKS FOTO: Bupati Kukar Aulia Rahman Basri
okeboreneo.com,KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi dua persoalan dalam meningkatkan layanan air bersih, yakni tingginya kehilangan air dalam proses distribusi dan keterbatasan sumber air baku di sejumlah wilayah pesisir.
Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan cakupan pelayanan air bersih di daerahnya saat ini baru berada di kisaran 60 persen lebih. Sementara itu, tingkat kehilangan air atau non-revenue water (NRW) masih mencapai sekitar 48 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena peningkatan layanan tidak cukup hanya dilakukan dengan memperluas jaringan distribusi. Pembenahan pengelolaan air juga diperlukan agar air yang telah diproduksi dapat tersalurkan secara lebih efektif kepada pelanggan.
Aulia menyebut persoalan tersebut sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan melalui keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah menargetkan pembenahan layanan air bersih menjadi salah satu prioritas selama masa pemerintahannya.
“Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita benahi bersama dan menjadi salah satu prioritas yang ingin kita tuntaskan pada masa pemerintahan kami,” kata Aulia.
Selain persoalan distribusi, kondisi geografis Kukar membuat penyediaan air bersih tidak bisa menggunakan pendekatan yang sama di seluruh wilayah. Kawasan pesisir, terutama yang memiliki keterbatasan sumber air tawar, membutuhkan teknologi pengolahan yang berbeda.
Salah satu contohnya terdapat di Desa Sepatin. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, pasokan air bersih sementara masih didatangkan dari Anggana. Pemerintah daerah kini melihat perlunya sistem pengolahan air yang dapat diterapkan langsung sesuai karakteristik sumber air di kawasan tersebut.
Aulia mengatakan PDAM telah menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk menguji pengolahan air menggunakan teknologi membran di Tenggarong. Teknologi tersebut menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan untuk mengatasi keterbatasan sumber air baku.
Jika penerapannya berhasil, metode serupa berpeluang dikembangkan di kawasan yang memiliki sumber air dengan kadar garam tinggi. Namun, penerapannya tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan teknis dan biaya operasional.
“Untuk penanganan air bersih, kita memiliki tiga strategi. Pertama, memenuhi kebutuhan melalui PDAM. Kedua, melalui dukungan pemerintah daerah. Ketiga, melibatkan masyarakat,” ujar Aulia.
Strategi tersebut juga mencakup pengembangan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Skema ini ditujukan untuk membantu wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM dengan melibatkan warga dalam penyediaan maupun pengelolaan fasilitas air bersih.
Menurut Aulia, keterlibatan masyarakat dan badan usaha milik daerah diperlukan untuk memperluas jangkauan pelayanan. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan air bersih tidak sepenuhnya bergantung pada perluasan jaringan perpipaan.
Pemerintah daerah juga mempertimbangkan aspek pembiayaan dalam penerapan teknologi pengolahan air, terutama untuk wilayah pesisir. Aulia mengakui pengolahan air dengan teknologi khusus berpotensi membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan sistem konvensional.
Meski demikian, ia menilai persoalan biaya tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
“Mungkin dari sisi biaya sedikit lebih besar. Namun, menurut kami, ketika air bersih menjadi kebutuhan dasar masyarakat, kewajiban pemerintah adalah berupaya memenuhinya,” tuturnya.
Melalui kebijakan Kukar Idaman Terbaik, pemerintah daerah berupaya menangani persoalan air bersih dari sisi ketersediaan sumber, sistem distribusi, hingga teknologi pengolahan. Tantangannya adalah memastikan setiap pendekatan tersebut dapat diterapkan sesuai kondisi wilayah dan menjangkau masyarakat yang selama ini belum memperoleh pelayanan secara optimal.(adv/diskomkukar/atr)
