okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akan terus memonitor untuk memastikan kondusifitas maupun kendala dalam proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang berlangsung pada September 2022 mendatang.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto saat menghadiri kegiatan silaturahmi bersama panitia pelaksana pilkades serentak, Jum’at (8/7/2022) kemarin. Dirinya menjelaskan terkait syarat Calon Kepala Desa (Cakades), kelebihan Cakades hingga dengan rawan konflik.
“Seperti kelebihan calon kades, nanti akan diadakan mekanisme seleksi tambahan. Dan kita lakukan setelah tanggal 15 Juli nanti, karena akan ketahuan calon yang terverifikasi akreditasinya. Mudah-mudahan kalau memang masih ada, tahapan itu akan segera dilakukan seleksi tambahan,” ujar Arianto.
Perihal pemantauan pencalonan, Pemkab Kukar akan terus berkoordinasi bersama jajaran forkopimda untuk memonitor 86 Desa yang melaksanakan Pilkades serentak. Namun, dalam pengawasan utama itu akan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di masing-masing wilayah.
“Mereka punya fungsi pengawasan terhadap kegiatan Pilkades dan penyelenggaraan di tingkat desa,” urainya.
Terkait pengamanan, bersama TNI dan Polri pendeteksian kini terus dilakukan untuk mencegah potensi-potensi konfilk pada Pilkades. Terutamanya melalui Babinsa dan Babinkhamtibmas di wilayah masing-masing.
“Dana hibah pengamanan sebesar Rp 2 Miliar sudah dipersiapkan. Insya Allah akan kita serahkan dalam waktu dekat ini” tutup Arianto. (atr/ob1/ef)
