okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2023 dikabarkan akan meningkat. Melalui beberapa sektor Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu, sektor Sumber Daya Alam (SDA), Dana Bea Keluar dan Pungutan Ekspor Kelapa Sawit.
Asisten III Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Totok Heru Subroto, mengatakan ini hasil dari perjuangan permohonan yang dilakukan Pemkab Kukar mulai dari tahun 2008, setiap kali melakukan rapat rekonsiliasi dana perimbangan. “Usulan terus kami lakukan, sejak mulai ada perubahan Undang-undang nomor 33 tahun 2004. Hingga pada akhirnya terakomodir setelah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2022,” ungkapnya
“Kalau memang bisa masuk di tahun 2023 sebagai dana tambahan, ya Alhamdulillah, kita sebagai daerah penghasil bersyukur karena perjuangannya membutuhkan waktu yang lama,” lanjut Totok
Bahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memastikan memasukkannya dalam strategi kebijakan daerah. Dimana Pungutan Ekspor (PE) Kelapa Sawit dan turunannya menjadi komponen tambahan DBH untuk Kukar.
Adapun penggunaan DBH dari sektor kelapa sawit dan turunan tersebut, sudah ditentukan peruntukannya. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa leluasa dalam penggunaannya. Contohnya seperti bea cukai rokok yang diperuntukkan bagi permasalahan kesehatan.
“DBH ini dimungkinkan saja untuk pengembangan kelapa sawit di daerah penghasil. Atau bisa juga penanganan dari akibat yang ditimbulkan dari industri kelapa sawit, seperti pengelolaan lingkungan hidup, ” urainya.
Selama ini diketahui pengelolaan dana masih dikuasai oleh pemerintah pusat, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Tentunya keputusan ini menjadi dampak positif bagi Kukar sebagai daerah penghasil. Sebelumnya dana ini memang diperuntukkan untuk untuk regenerasi kebun kelapa sawit yang tidak produktif lagi.
Sedangkan di Kukar, Totok menambahkan, saat ini masih relatif produktif dan masih muda, sehingga belum banyak menyerap dana itu. Makanya dari Pemkab Kukar mencoba mengusulkan penggunaan dana itu bisa digunakan untuk hal lainnya.
“Harapan Kukar seperti itu, jadi sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kan ada misalnya Kukar kekurangan infrastruktur jadi bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” pungkasnya. (atr/ob1/ef)
