Teks foto: Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani (Angga/okeborneo.com)
okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA– Persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang berulang di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian DPRD setempat. Evaluasi bersama pihak terkait disiapkan untuk menelusuri penyebab antrean panjang yang kerap mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban kota.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai persoalan tersebut tidak cukup ditangani dengan membiarkan antrean berlangsung tanpa solusi yang jelas. Menurutnya, perlu ada pembahasan khusus untuk mengevaluasi mekanisme penyaluran BBM sekaligus mengidentifikasi persoalan yang membuat kondisi serupa terus terjadi.
“Kita perlu rapat khusus terkait dengan BBM ini, antrean BBM ini. Karena sebenarnya kan merusak tatanan kota kita. Orang mengantre, kemudian seolah-olah tidak diurus dengan baik,” ujarnya, Rabu (21/10/2026) lalu.
Ahmad Yani mengatakan, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah kesesuaian penyaluran BBM dengan kebutuhan dan peruntukannya. Ia menilai pola distribusi perlu ditelusuri agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan di luar ketentuan.
Menurutnya, antrean panjang yang terjadi berulang kali perlu disikapi dengan mencari akar persoalan, bukan sekadar menganggapnya sebagai dampak keterbatasan pasokan.
“Kalau digunakan untuk betul-betul kepentingan, sesuai dengan kebutuhannya, kan tidak masalah. Tapi jangan sampai ini hanya modus. Kejadiannya berulang-ulang tanpa penanganan khusus,” katanya.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya penyimpangan oleh oknum dalam proses distribusi BBM. Namun, dugaan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut agar penanganan yang diambil didasarkan pada penyebab yang jelas.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kukar berencana mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan antrean tersebut. Evaluasi itu diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam memperbaiki penyaluran BBM sekaligus mencegah masalah serupa terus berulang.
“Kita akan evaluasi nanti. Insyaallah kita coba mengundang pihak terkait, bagaimana bisa membereskan problem BBM kita ini,” tegas Ahmad Yani.
DPRD Kukar berharap koordinasi lintas pihak dapat memperjelas persoalan distribusi BBM di daerah. Dengan penanganan yang tepat, antrean kendaraan di badan jalan diharapkan tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat dan ketertiban lalu lintas.(adv/dprdkukar/atr)
