okeborneo.com, SAMARINDA – Demonstrasi jilid ketiga oleh Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) Samarinda kembali menggema di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur pada Rabu, 15 Januari 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari protes sebelumnya, menuntut pengusutan dugaan maladministrasi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Berau dan Direktur Utama PDAM Batiwakkal terkait kenaikan tarif PDAM yang membebani masyarakat.
Sekretaris Bidang Advokasi KPMKB Samarinda, Marinus Oki, mengungkapkan adanya indikasi kecurangan dalam penerbitan surat keputusan kenaikan tarif tersebut. “Bupati Berau sendiri menyatakan tidak pernah menandatangani surat keputusan itu. Lalu, siapa yang berani memalsukan tanda tangan dan memberatkan rakyat? Ini adalah kejahatan serius yang harus diusut tuntas,” tegasnya di tengah orasi.
Kenaikan tarif PDAM dinilai tidak hanya memberatkan masyarakat, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan. “Kami tidak akan tinggal diam. Ini bukan sekadar persoalan tarif, tetapi soal keadilan dan transparansi yang menjadi hak masyarakat Kabupaten Berau,” tambah Oki.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, S.H., M.H., memastikan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah konkret. “Kami menerima laporan dan bukti yang disampaikan teman-teman KPMKB. Kasus ini akan kami tindak lanjuti dengan serius karena ada indikasi maladministrasi yang kuat,” ujar Toni di hadapan massa.
Aksi damai yang berlangsung dari pagi hingga siang ini menjadi bukti keseriusan KPMKB dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Berau. Dukungan masyarakat pun terus mengalir, mengingat dampak kenaikan tarif PDAM sangat dirasakan, terutama oleh warga dengan ekonomi lemah.
Selain menyampaikan tuntutan, KPMKB juga mendesak Kejati Kaltim untuk segera mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab dan membawa mereka ke ranah hukum. “Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada tindakan nyata. Jika perlu, aksi lebih besar akan kami lakukan” ucap Oki.
Demonstrasi berakhir dengan penyampaian aspirasi langsung kepada perwakilan Kejati Kaltim. Meski berlangsung penuh semangat, situasi tetap terkendali dan damai. Namun, tuntutan mereka menjadi sinyal keras bahwa masyarakat Berau tidak akan tinggal diam menghadapi dugaan kecurangan yang merugikan banyak pihak.
Langkah Kejati Kaltim dalam mengusut kasus ini kini menjadi perhatian publik. KPMKB Samarinda pun menyerukan agar keadilan segera ditegakkan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum. (bdp/ob1/ef)
