Edi Damansyah (angga/okeborneo.com)
okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA- Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) wajib bersikap netral dalam pemilihan umum (pemilu). Mereka dilarang berpihak kepada salah satu calon dalam pemilu baik pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun partai politik.
Larangan itu jelas diatur dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), dan TAPI MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI Polri.
Jelang Pemilu 2024 yang digelar beberapa pekan lagi, netralitas ASN, TNI, dan Polri menjadi perhatian publik. Maka dari itu, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menegaskan bahwa ASN yang bertugas di Kukar sudah mematuhi aturan yang berlaku.
“ASN sudah ada aturannya jadi aman-aman saja, ” ungkap Bupati Edi Damansyah, Kamis (25/1/2024).
Mendekati pesta demokrasi, Edi mengajak kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu serentak yang diselenggarakan di tahun 2024 tepatnya 14 Februari.
“Gunakan hak pilih sampaikan kepada sanak keluarga masyarakat disekitarnya gunakan hak pilih, ” ujar Edi.
Edi memastikan Pemkab Kukar terus bertanggungjawab untuk mengawal berjalannya demokrasi dengan baik. Salah satu indikator pembangunan demokrasi ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
“Makanya gunakan hak pilih, yang kedua mari bersama-sama sukseskan kita menjaga ketertiban nya kalau ASN kan sudah ada aturannya. Pesan saya ikuti saja, “tutup Edi.
