TEKS FOTO : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Muhammad Reza,
okeborneo.com,, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya memperkuat peran koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai lembaga ekonomi yang mampu mengembangkan usaha produktif di tingkat desa. Salah satu langkah yang ditempuh melalui perluasan akses pembiayaan dalam Program Kredit Kukar Idaman Terbaik (KKIT).
Melalui program tersebut, koperasi dan BUMDesa berpeluang memperoleh fasilitas kredit untuk mengembangkan usaha dengan plafon pembiayaan hingga Rp1 miliar. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar memperluas jangkauan pembiayaan, yang sebelumnya lebih banyak menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Muhammad Reza, mengatakan perluasan penerima manfaat KKIT bertujuan memberikan kesempatan kepada kelembagaan ekonomi desa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
“Sekarang diperluas lagi jangkauannya, terhadap koperasi maupun BUMDes,” ujarnya.
Perluasan sasaran tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Kredit dalam Program Kukar Idaman Terbaik. Dalam ketentuan itu, koperasi memiliki peluang mengakses pembiayaan dengan plafon maksimal Rp1 miliar.
Namun, besarnya plafon tidak berarti pembiayaan diberikan secara otomatis. Setiap calon penerima tetap harus melalui proses penilaian kelayakan usaha, termasuk mempertimbangkan kebutuhan modal, prospek pengembangan, serta kemampuan usaha menghasilkan keuntungan.
Reza menegaskan, koperasi maupun BUMDesa harus memiliki perencanaan bisnis yang terukur sebelum mengajukan pembiayaan. Pemerintah akan melihat bagaimana modal tersebut digunakan, kapan usaha mencapai titik impas atau *break even point* (BEP), serta potensi keberlanjutan usaha setelah memperoleh kredit.
“Modal itu misalnya digunakan untuk meningkatkan usaha yang ada. Jadi perlu dilihat rencana usahanya, titik impasnya kapan, dan kapan usaha tersebut menghasilkan keuntungan,” jelasnya.
Salah satu sektor yang berpotensi dikembangkan melalui pembiayaan ini yakni penyediaan kebutuhan pertanian, termasuk pupuk bersubsidi. Koperasi dan BUMDesa dapat mengambil peluang tersebut untuk memperkuat layanan kepada petani, sepanjang memenuhi ketentuan distribusi dan persyaratan yang berlaku.
Selain KKIT, koperasi juga memiliki alternatif akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi. Dinas Koperasi dan UKM Kukar turut membuka ruang pendampingan untuk membantu melihat kesiapan koperasi dalam mengakses fasilitas pembiayaan tersebut.
Sementara pembinaan BUMDesa dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat dan desa. Sinergi ini diharapkan dapat mendorong pengembangan usaha yang sesuai dengan potensi masing-masing desa.
Pemkab Kukar juga akan mematangkan mekanisme pelaksanaan KKIT bersama pihak perbankan dan perangkat daerah terkait, mulai dari proses pengajuan, penilaian kelayakan, hingga penyaluran kredit.
Melalui penguatan akses permodalan dan pendampingan usaha, koperasi serta BUMDesa diharapkan mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi yang mandiri, memperluas aktivitas produktif di desa, dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. (adv/diskomkukar/atr)










