okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperkuat pencegahan korupsi dengan mendorong penerapan budaya kerja berintegritas di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perhatian khusus diberikan kepada instansi yang berhadapan langsung dengan masyarakat agar pelayanan publik berjalan transparan dan bebas dari praktik penyimpangan.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sistem pencegahan, sosialisasi, serta peningkatan kesadaran aparatur dan masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan semangat Kukar Idaman Terbaik, khususnya dalam mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel dan bertanggung jawab.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan sejumlah instrumen telah dijalankan pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan korupsi. Di antaranya Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di sejumlah perangkat daerah.
Menurut Taufik, penguatan zona integritas diarahkan terutama pada OPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Beberapa di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Kesehatan.
“Program-program tersebut terus kami perkuat. Kami juga berupaya memberikan informasi dan sosialisasi kepada semua pihak, terutama OPD yang memberikan pelayanan, termasuk kepada masyarakat sebagai pengguna layanan,” ujar Taufik kepada KutaiRaya.com, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan pengawasan internal pemerintah. Peran masyarakat sebagai pengguna layanan juga dibutuhkan untuk menciptakan proses pelayanan yang sehat dan menutup celah terjadinya penyimpangan.
Karena itu, aparatur pemerintah didorong memberikan pelayanan sesuai prosedur tanpa meminta imbalan di luar ketentuan. Sebaliknya, masyarakat juga diimbau tidak menawarkan pemberian kepada petugas dengan alasan memperoleh kemudahan atau mempercepat proses administrasi.
Taufik menekankan bahwa integritas harus dijaga oleh kedua belah pihak. Aparatur wajib menjalankan tugas secara profesional, sementara masyarakat perlu mengikuti mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan.
Melalui MCP KPK dan penguatan zona integritas, Pemkab Kukar berharap setiap perangkat daerah terus memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pengawasan pemerintah, tetapi juga tumbuh sebagai budaya bersama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.(adv/diskomkukar/atr)










