okeborneo.com, SAMARINDA — Gelombang demonstrasi yang masih berlangsung di Samarinda mendorong Drupadi Baladika Kaltim menyiapkan aksi damai bagi-bagi bunga mawar. Aksi itu direncanakan berlangsung di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Rabu (20/5/2026), sebagai ajakan menjaga suasana tetap aman dan kondusif.
Ketua Drupadi Baladika Kaltim, Lilis Latif, mengatakan pihaknya menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, ia berharap penyampaian kritik tetap dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum.
“Kritik ke pemerintah itu wajar dan merupakan bagian dari demokrasi. Tapi jangan sampai menjadi kegaduhan dan justru merugikan masyarakat luas. Makanya, kami mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas bersama,” ujar Lilis.
Menurut Lilis, bunga mawar dipilih sebagai simbol pesan damai. Melalui aksi tersebut, pihaknya ingin mengajak masyarakat Kota Tepian menjaga situasi agar tetap sejuk di tengah dinamika penyampaian aspirasi.
“Simbol bunga mawar ini sebagai bentuk ajakan nyata untuk menjaga situasi agar tetap aman, sejuk, dan damai,” katanya.
Lilis juga menilai sejumlah poin yang menjadi sorotan publik dalam beberapa aksi belakangan ini telah mendapat respons dari Pemprov Kaltim. Salah satunya, kata dia, terkait pengembalian anggaran yang sebelumnya dipersoalkan masyarakat.
“Beberapa poin yang menjadi sorotan publik sudah ditindaklanjuti oleh Pak Gubernur, termasuk pengembalian anggaran yang sebelumnya dianggap mubazir oleh masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Lilis tetap menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari ruang demokrasi. Ia hanya berharap gerakan yang membawa aspirasi masyarakat tidak bergeser menjadi pemicu konflik baru.
“Arah demonya sebenarnya ke mana? Saat ini yang diperlukan Kaltim adalah solusi konkret untuk pembangunan, bukan konflik yang berkepanjangan,” katanya.
Drupadi Baladika Kaltim berharap aksi bagi-bagi mawar tersebut dapat menjadi pesan damai bagi masyarakat. Di tengah dinamika demonstrasi, ruang kritik dan aspirasi tetap perlu berjalan dengan tertib tanpa mengganggu kepentingan publik yang lebih luas. (pep/bby)
