okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan standar menu dan petunjuk teknis program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi balita dan lanjut usia (lansia). Penyusunan tersebut dilakukan untuk memastikan makanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan gizi masing-masing kelompok penerima.
Kepala Dinas Kesehatan Kukar, Ismi Muffidah, mengatakan menu untuk balita dan lansia tidak bisa disamakan. Keduanya memiliki kebutuhan nutrisi berbeda sehingga komposisi makanan perlu disesuaikan dengan usia dan kondisi kesehatan penerima.
“Untuk balita, menu makanan kami siapkan berdasarkan kebutuhan gizi sesuai kelompok usia. Begitu juga untuk lansia, menunya disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan mereka,” kata Ismi.
Selain menyusun menu, Dinkes juga menyiapkan petunjuk teknis yang mengatur jenis makanan, tata cara pemberian hingga ketentuan pelaksanaan program. Sementara penentuan harga makanan akan menjadi bagian dari kewenangan pihak terkait dalam penyelenggaraan MBG.
Program tersebut merupakan salah satu bentuk kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung Kukar Idaman Terbaik. Pelaksanaannya tidak hanya melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), tetapi juga membutuhkan keterlibatan Dinkes sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Program ini tidak bisa hanya dikerjakan satu OPD. Masing-masing perangkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangannya, termasuk Dinas Kesehatan dalam menyiapkan aspek gizi dan kesehatan,” ujarnya.
Penyaluran makanan direncanakan memanfaatkan posyandu terintegrasi. Fasilitas pelayanan kesehatan berbasis masyarakat tersebut dipilih karena telah menjangkau berbagai kelompok usia, mulai dari bayi, balita hingga lansia.
Frekuensi pemberian makanan bagi kedua kelompok penerima juga berbeda. Balita direncanakan memperoleh makanan bergizi satu kali dalam sebulan, sedangkan lansia mendapatkannya setiap hari dengan menyesuaikan jadwal pelayanan kesehatan.
Melalui program Kukar Idaman Terbaik, pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan gizi dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Skema ini diharapkan dapat memperluas perhatian terhadap kelompok rentan, sekaligus memastikan intervensi gizi diberikan berdasarkan kebutuhan penerima manfaat.(adv/diskomkukar/atr)










