okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Kepastian pemberian insentif bagi guru agama dari Kementerian Agama (Kemenag) yang mengajar di sekolah di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menunggu kajian regulasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar belum dapat menentukan skema penyaluran sebelum memastikan adanya dasar hukum yang sesuai.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kukar pada Kamis (12/11/2026). Rapat itu membahas penyaluran dan penetapan insentif bagi guru honorer non-Aparatur Sipil Negara (ASN) serta guru agama di lingkungan pendidikan daerah.
Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, mengatakan pihaknya akan melibatkan Bagian Hukum dan Inspektorat untuk mengkaji ketentuan dalam regulasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kajian diperlukan agar pemberian insentif tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
“Kita akan diskusi dulu dengan semua pihak terkait, Bagian Hukum, kemudian Inspektorat untuk menerjemahkan regulasi yang ada di Pergub TPP sekarang,” kata Pujianto.
Menurut dia, persoalan utama bukan sekadar menentukan besaran atau waktu pemberian insentif, melainkan memastikan mekanisme pembayaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena itu, Disdikbud belum bisa memberikan kepastian kapan insentif guru agama tersebut dapat direalisasikan.
Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan proses pencairan TPP bagi guru honorer non-ASN segera ditindaklanjuti. Kebijakan tersebut memiliki mekanisme berbeda dengan pemberian insentif bagi guru agama yang berada di bawah koordinasi Kemenag.
“Yang jelas kalau untuk pencairan TPP yang non-ASN insya Allah segera proses,” ujarnya.
Pembahasan dalam RDP juga menyinggung pemerataan bantuan seragam sekolah gratis. DPRD turut mendorong agar peserta didik di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kemenag dapat memperoleh manfaat program tersebut.
Pujianto menjelaskan, peluang pemberian bantuan seragam melalui mekanisme hibah masih dapat ditindaklanjuti sepanjang sesuai ketentuan. Namun, kewenangan pengelolaan hibah bukan berada di Disdikbud, melainkan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
“Kalau memang itu dimungkinkan untuk melakukan hibah nanti kita juga lakukan itu, tetapi kalau hibah bukan di kita, kalau hibah ada di Kesra,” katanya.
Pemerintah daerah kini perlu memastikan pembagian kewenangan dan dasar hukum dalam setiap skema bantuan pendidikan tersebut. Langkah itu penting agar kebijakan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik maupun pemerataan fasilitas pendidikan dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan administrasi dan hukum.(adv/diskomkukar/atr)










