okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Sejak diangkat menjadi Plt Bupati Kukar, terhitung 6 Oktober 2017, Edi Damansyah terus bekerja maksimal. Salah satunya keseriusannya mengentaskan kemiskinan di Kukar. Kepemimpinannya sejak itu sukses membuat angka presentasi kemiskinan terus menurun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2017 proporsi penduduk miskin di Kukar sebesar 7,57 persen. Angka tersebut turun menjadi 7,41 persen. Berbagai kebijakan serta sinergisitas organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilakukan pada kepemimpinan Edi Damansyah, membuat angka kemiskinan kembali turun pada tahun 2019 yaitu sebesar 7,20 persen.
Upaya yang dilakukan Pemkab Kukar bukan berarti tanpa tantangan. Sejak tahun 2019, wabah pandemi Covid-19 melanda dunia. Angka kemiskinan di seluruh Indonesia bahkan luar negeri mengalami peningkatan. Termasuk di Kukar, angka kemiskinan naik menjadi 7,31 persen pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021, angka kemiskinan mencapai 7,99 persen. Saat itu, presentasi angka kemiskinan nasional saat itu mencapai 10,14 persen. Sedangkan September tahun 2021, angka kemiskinan nasional 9,71 persen.
Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar Saipul Bahri mengatakan, persoalan kemiskinan memang menjadi persoalan serius dan atensi khusus sejak kepemimpinan Bupati Kukar Edi Damansyah.
Menurutnya, untuk melihat kondisi kemiskinan suatu daerah, harus dilihat data secara utuh, dengan membandingkan jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Sehingga, jika ingin membandingkan data kemiskinan suatu daerah dengan daerah lainnya, bisa disajikan dengan uraian proporsi atau presentasi terhadap total keseluruhan penduduk.
“Misalnya saja, dengan data kemiskinan di DKI Jakarta dengan jumlah begitu banyak penduduknya, maka tidak bisa disandingkan wilayah yang penduduk di daerahnya lebih sedikit. Kecuali dengan penyajian proporsi atau presentasi penduduk,” kata Saipul.
Untuk Kukar pada tahun 2021, tercatat sebesar 7,99 persen penduduk miskin. Angka tersebut masih lebih rendah dari Paser sebesar 9,73 persen, Kutai Timur sebesar 9,81 persen, Kubar sebesar 10,24 persen dan Mahulu 11,90 persen.
“Secara nasional, angka penduduk miskin di Kukar masih lebih rendah,” tambah Saipul.
Kemiskinan pun menurutnya terbagi dua, yakni relatif dan absolut. Untuk di Kukar sendiri, banyak penduduk miskin relatif. Dalam artian, mereka sebenarnya tergolong mampu. Hanya saja, lantaran masuk dalam sejumlah indikator kemiskinan yang sudah menjadi standar ukur, maka penduduk tersebut turut menjadi penyumbang angka kemiskinan.
“Misalnya saja, karena rumahnya berada di bibir sungai dan tidak memiliki sanitasi yang baik. Padahal persoalan sanitasi juga masuk dalam indikator mengukur kemiskinan,” lanjutnya.
Sejumlah kebijakan Pemkab Kukar untuk mengentaskan kemiskinan di Kukar, secara umum ada dua. Yaitu terkait pemberdayaan dan bantuan langsung. Untuk pemberdayaan menurutnya menyasar usia dan warga yang masih produktif. Pemberdayaan tersebut menyesuaikan potensi dan kebutuhan masing-masing. Seperti pelatihan UMKM, pendidikan dan lainnya.
Sedangkan bantuan langsung, yaitu menyasar warga yang tidak produktif lagi. Seperti lansia, warga yang cacat permanen, mengalami gangguan kejiwaan dan lainnya.
“Maka yang seperti ini akan kita beri bantuan langsung. Seperti peralatan kesehatan atau lainnya sesuai kebutuhan,” tutup Saipul. (*/ob1/ef)
