okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara menargetkan 60 ribu nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha perikanan menerima fasilitasi hingga bantuan dalam lima tahun ke depan.
Target tersebut disiapkan melalui program Kukar Idaman Terbaik sebagai upaya memperluas dukungan pemerintah daerah terhadap sektor perikanan. Jumlah penerima manfaat itu meningkat dibandingkan capaian sebelumnya yang disebut menjangkau sekitar 25 ribu pelaku perikanan.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengatakan perluasan penerima manfaat dilakukan agar dukungan pemerintah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada sektor perikanan.
“Ke depan kami ingin memperluas cakupan penerima manfaat. Targetnya sekitar 60 ribu nelayan dan pembudi daya ikan bisa mendapatkan fasilitasi selama lima tahun mendatang,” ujar Muslik.
Menurut Muslik, program yang disiapkan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi. Pemerintah juga akan mendukung kebutuhan dasar pelaku usaha perikanan di berbagai sektor, mulai dari perikanan tangkap, budidaya, hingga pengolahan hasil perikanan.
Ia menjelaskan, sejumlah sarana dan prasarana akan menjadi prioritas. Bantuan itu mencakup alat dan perlengkapan perikanan tangkap, fasilitas budidaya ikan, serta dukungan bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan.
“Fokus kami adalah memastikan masyarakat mendapatkan dukungan yang benar-benar dibutuhkan, baik untuk kegiatan menangkap ikan, budidaya, maupun pengolahan hasil perikanan,” katanya.
Selain bantuan langsung kepada masyarakat, DKP Kukar juga menyiapkan penguatan infrastruktur pendukung sektor perikanan. Beberapa fasilitas yang menjadi perhatian antara lain pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan atau SPBN, revitalisasi Balai Benih Ikan, serta fasilitas pembenihan lainnya.
Namun, Muslik mengatakan pengembangan infrastruktur masih dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Untuk saat ini, DKP Kukar memprioritaskan program yang dapat langsung dirasakan nelayan dan pelaku usaha perikanan.
“Untuk sementara kami masih fokus pada bantuan yang langsung menyentuh nelayan dan pelaku usaha perikanan. Infrastruktur tetap menjadi perhatian dan akan terus kami dorong secara bertahap,” jelasnya.
DKP Kukar juga berupaya menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya melalui pengembangan kawasan kampung nelayan yang menjadi program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Beberapa lokasi di Kukar telah diusulkan untuk masuk dalam program tersebut. Muslik berharap dukungan pemerintah pusat dapat memperkuat ekosistem perikanan di daerah, terutama di kawasan pesisir dan sentra perikanan.
“Program daerah dan program kementerian saling mendukung. Kami ingin pembangunan sektor perikanan di Kukar berjalan searah dengan prioritas nasional,” tuturnya.
Melalui program tersebut, DKP Kukar menargetkan dukungan perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperluas peluang ekonomi bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. (atr/bby)
