okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Matrik Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) bagi perangkat daerah.
Acara yang berlangsung pada Rabu (11/9/2024) di Ballroom Hotel Horison Ultima Bandara Kota Balikpapan ini diikuti oleh 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dua rumah sakit di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono, dan dihadiri oleh Plt Kepala Dinas DP3A Kukar, Hero Suprayitno. Dalam sambutannya, Hero menekankan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi penting untuk mengintegrasikan dimensi gender dalam semua aspek pembangunan daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
“Masih ada ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik di daerah kita,” ujar Hero. Oleh karena itu, pendampingan pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) menjadi sangat penting.
GAP, sebagai alat analisis, bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Misalnya, analisis GAP dapat mengungkap kesenjangan akses perempuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang membutuhkan alokasi anggaran yang lebih tepat.
Hero menambahkan bahwa perencanaan anggaran yang responsif terhadap isu gender bisa memberikan manfaat yang lebih seimbang bagi seluruh masyarakat. Melalui kegiatan ini, ASN diharapkan mampu menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG) di setiap perangkat daerah, sehingga program pembangunan lebih sensitif terhadap isu gender dan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat dapat terakomodasi.
Sunggono dalam sambutannya juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang responsif gender, terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki keragaman sosial dan budaya. “Perencanaan anggaran responsif gender adalah kebutuhan mendesak agar seluruh kelompok masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah secara adil,” jelasnya.
Sebagai contoh, ia memaparkan keberhasilan Jakarta dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan sebesar 15% dalam dua tahun melalui alokasi anggaran khusus untuk program kesehatan ibu dan anak yang responsif gender.
Dengan penerapan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran, diharapkan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan, memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. (adv/dp3akukar/atr/ob1/ef)
