okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA— Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Salah satu langkah strategisnya adalah penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) optimalisasi peran BUMDes dalam program ketahanan pangan, yang berlangsung di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, pada 31 Juli 2025.
Kepala Bidang Penataan Administrasi Desa DPMD Kukar, Poino, menyampaikan bahwa BUMDes bukan sekadar entitas usaha, tetapi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memperkuat ekonomi lokal.
“Melalui BUMDes, desa tidak hanya memiliki peluang mengelola potensi lokal, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi melalui kontribusi terhadap PADes,” ujar Poino.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2024, dana desa wajib dialokasikan minimal 20 persen untuk program ketahanan pangan. Hal ini kemudian ditegaskan kembali melalui Keputusan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025, yang memberikan ruang bagi desa untuk menyalurkan alokasi tersebut sebagai penyertaan modal ke BUMDes.
“Jadi, pelaksanaan program ketahanan pangan ke depan akan dijalankan oleh BUMDes sebagai pelaksana langsung, sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing desa,” jelasnya.
Rakor ini menjadi bagian dari agenda berkelanjutan DPMD Kukar. Selain Loa Duri Ilir, kegiatan serupa akan menyasar wilayah lain, termasuk Kecamatan Muara Muntai. Pelaksanaan kegiatan mengikuti prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden terkait pengendalian belanja pemerintah.
“Ini bukan hanya soal program ketahanan pangan, tetapi bagaimana BUMDes dikembangkan agar benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa,” pungkas Poino.(adv/diskominfokukar/atr/ob1/ef)
