okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA — DPRD Kutai Kartanegara berencana memanggil jajaran manajemen Bankaltimtara untuk meminta penjelasan terkait kinerja perusahaan, penyaluran kredit, serta kondisi kesehatan keuangan bank daerah tersebut. Langkah ini dilakukan karena Bankaltimtara memiliki peran penting dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, pengawasan tersebut merupakan bagian dari fungsi legislatif, terlebih Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebagai salah satu pemegang saham utama di Bankaltimtara.
“Sebagai pemegang saham, kami perlu mengetahui secara menyeluruh bagaimana pengelolaan pinjaman, baik di Kukar maupun di daerah lain,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Menurut dia, DPRD ingin memperoleh gambaran utuh mengenai penyaluran kredit yang telah dilakukan Bankaltimtara. Penjelasan itu dinilai penting agar para pemangku kepentingan mengetahui arah kebijakan bisnis bank secara terbuka.
Selain penyaluran kredit, DPRD juga menaruh perhatian pada tingkat kesehatan bank. Hal itu dianggap krusial karena sebagian besar arus transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan melalui Bankaltimtara.
“Seluruh arus keuangan daerah melalui bank ini, sehingga kami harus mengetahui progres dan tingkat kesehatannya,” tegas Ahmad Yani.
Ia menambahkan, perubahan struktur direksi di tubuh Bankaltimtara turut menjadi alasan perlunya pemaparan lebih lanjut mengenai strategi dan kebijakan ke depan.
Dalam forum tersebut, DPRD juga berencana menyoroti potensi risiko kredit, termasuk kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Menurutnya, langkah itu penting sebagai bentuk antisipasi agar tidak berdampak pada keuangan daerah.
“Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan tata kelola berjalan baik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” katanya.
Saat ini DPRD Kukar tengah menyusun jadwal resmi pemanggilan manajemen Bankaltimtara. Lembaga legislatif berharap pihak bank dapat memaparkan secara terbuka kinerja perusahaan serta pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan pemerintah daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan bank daerah tetap sehat dalam menopang aktivitas keuangan di Kutai Kartanegara. (atr/bby)
