okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Penipuan daring, pencurian data pribadi, investasi ilegal, hingga penyalahgunaan rekening menjadi ancaman yang ingin diantisipasi melalui Cyber Resilient Community (CRC), program ketahanan masyarakat di ruang digital yang diluncurkan Polda Kalimantan Timur.
Program tersebut diperkenalkan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Kaltim di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (3/8/2026).
Peluncuran dipimpin Direktur Binmas Polda Kaltim Kombes Pol Arman bersama Sekretaris Daerah Kukar Sunggono yang mewakili Bupati Kukar serta Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar. Kegiatan ditandai dengan penekanan layar videotron dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi terkait, serta peserta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dari sejumlah wilayah di Kalimantan Timur.
CRC diperkenalkan sebagai upaya membangun kemampuan masyarakat dalam mengenali, mencegah, dan memitigasi kejahatan finansial berbasis siber. Program ini juga diarahkan untuk mendorong keterlibatan aparat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memperkuat keamanan digital.
Dalam sambutan Bupati Kukar yang dibacakan Sunggono, Pemerintah Kabupaten Kukar menyatakan transformasi digital telah memberikan kemudahan dalam transaksi, komunikasi, dan akses terhadap layanan publik. Namun, kemudahan tersebut juga disertai risiko kejahatan yang dapat menyasar berbagai kelompok masyarakat.
“Cyber Resilient Community bukan sekadar sebuah program, tetapi upaya bersama untuk membangun masyarakat yang tidak hanya cakap menggunakan teknologi, melainkan juga memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai ancaman di ruang digital,” kata Sunggono.
Ancaman yang disoroti meliputi penipuan daring, phishing atau upaya mencuri informasi melalui tautan dan komunikasi palsu, pencurian data pribadi, investasi ilegal, penyalahgunaan rekening, serta perjudian daring.
Menurut Sunggono, perkembangan tersebut membuat keamanan masyarakat tidak lagi hanya berkaitan dengan lingkungan fisik. Perlindungan di ruang digital juga menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Keamanan masyarakat saat ini harus mencakup perlindungan di dunia digital. Tantangan yang muncul membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar mampu membangun budaya sadar keamanan digital,” ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan CRC, Pemkab Kukar menyatakan akan memperkuat edukasi keamanan digital hingga tingkat desa dan kelurahan. Kegiatan tersebut direncanakan melibatkan perangkat daerah, pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, sekolah, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
“Kami akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap desa dan kelurahan mampu menjadi lingkungan yang aman, baik dari ancaman kriminalitas konvensional maupun kejahatan digital,” kata Sunggono.
Dalam keterangan saat peluncuran, belum dirinci jadwal pelaksanaan edukasi, jumlah desa atau peserta yang menjadi sasaran, materi pembinaan, maupun saluran pelaporan khusus yang akan digunakan dalam program CRC. Rincian tersebut diperlukan untuk mengukur jangkauan dan pelaksanaan program setelah diluncurkan. (atr/bby)
