okeborneo.com, PENAJAM PASER UTARA – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, mendorong penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang lebih akurat, lengkap, dan benar-benar menggambarkan kondisi pelaku usaha di lapangan.
Hal tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Penguatan Kelembagaan BPS RI yang berlangsung di Ballroom Hotel Qubika IKN, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari petugas sensus dan mitra BPS, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pengusaha, pelaku UMKM, penyelenggara pendidikan swasta, pelaku usaha digital dan konten kreator, media, hingga masyarakat umum.
Hetifah menilai, Sensus Ekonomi memiliki arti penting karena hasilnya akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam membaca perkembangan dunia usaha, menentukan prioritas pembangunan, serta merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai ada pelaku usaha yang luput dari pendataan, terutama UMKM dan usaha-usaha kecil yang selama ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Kita membutuhkan data yang tidak hanya lengkap secara angka, tetapi juga mampu menggambarkan keadaan ekonomi yang sesungguhnya,” ujar Hetifah.
Menurutnya, tantangan pendataan ekonomi semakin besar seiring berkembangnya pola usaha masyarakat. Kegiatan ekonomi kini tidak hanya berlangsung melalui toko, pasar, atau tempat usaha konvensional, tetapi juga melalui platform digital, media sosial, dan berbagai bentuk usaha berbasis internet.
Karena itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 perlu memperhatikan perubahan tersebut. BPS perlu memastikan pendekatan pendataan mampu menjangkau pelaku usaha dengan karakteristik yang beragam, termasuk usaha rumahan, pekerja mandiri, dan pelaku ekonomi digital.
Hetifah juga menekankan bahwa kualitas statistik nasional tidak bisa dilepaskan dari kapasitas kelembagaan BPS. Dukungan terhadap sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, koordinasi lintas instansi, serta peningkatan literasi statistik masyarakat perlu menjadi bagian dari agenda penguatan BPS ke depan.
“Data yang baik akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat. Sebaliknya, kalau ada kelompok masyarakat atau pelaku usaha yang tidak tercatat, kebutuhan mereka juga berisiko tidak terbaca dalam perencanaan pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan, tantangan tersebut semakin relevan bagi Kalimantan Timur, terutama dengan perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berpotensi mendorong perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan usaha baru, mobilitas penduduk, dan kebutuhan layanan publik.
Menurut Hetifah, perubahan ekonomi di sekitar IKN perlu diikuti dengan ketersediaan data yang memadai agar pemerintah dapat melihat manfaat pembangunan secara lebih menyeluruh, termasuk dampaknya terhadap usaha lokal dan kesempatan ekonomi masyarakat.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Conrita Ermanto, yang hadir mewakili Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, mengapresiasi inisiatif Hetifah dalam mendorong dialog antara BPS, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Forum seperti ini penting karena pembangunan IKN tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga perubahan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Data yang akurat membantu kita memahami kondisi pelaku usaha dan kebutuhan masyarakat, sehingga program pemberdayaan dapat dirancang lebih tepat sasaran,” ujar Conrita.
Ia menilai, sinergi antara OIKN, BPS, DPR, dan berbagai kelompok masyarakat diperlukan agar perkembangan ekonomi di kawasan IKN dan wilayah sekitarnya dapat dipetakan secara lebih baik.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Mas’ud Rifai, SST., M.M., mengapresiasi perhatian Hetifah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan penguatan kelembagaan BPS.
“Kami mengapresiasi dukungan Ibu Hetifah dalam mendorong penguatan statistik nasional. Masukan dari pelaku usaha, petugas sensus, pendamping PKH, dan masyarakat sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan sensus, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta meningkatkan kualitas pendataan,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan berbagai kelompok dalam FGD memberikan ruang bagi BPS untuk memperoleh gambaran mengenai tantangan pendataan sekaligus memperkuat komunikasi dengan masyarakat.
Ia berharap, kolaborasi yang terbangun dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memberikan informasi yang benar ketika didata, sehingga hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi landasan yang lebih kuat bagi perencanaan pembangunan.
Kepala BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, Suko Hariono, turut mengapresiasi pelaksanaan FGD yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas kualitas pendataan ekonomi.
“Kami mengapresiasi perhatian Ibu Hetifah terhadap pentingnya data ekonomi yang akurat. Bagi daerah seperti Penajam Paser Utara yang berada di sekitar kawasan IKN, informasi mengenai perkembangan usaha dan kondisi ekonomi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memahami perubahan yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Ia menilai, partisipasi pelaku UMKM, pengusaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan sensus. Dengan pendataan yang semakin baik, karakteristik usaha di daerah diharapkan dapat tergambarkan secara lebih menyeluruh dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
FGD ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan masukan konkret bagi evaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan penguatan kelembagaan BPS RI.
Bagi Hetifah, ukuran keberhasilan pendataan bukan semata-mata banyaknya data yang terkumpul, melainkan sejauh mana data tersebut dapat membantu pemerintah memahami persoalan di lapangan dan menyusun kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia berharap, melalui penguatan BPS dan kolaborasi lintas sektor, data ekonomi Indonesia semakin mampu menggambarkan kondisi usaha dari berbagai skala, termasuk kelompok usaha yang selama ini berpotensi kurang terjangkau oleh pendataan.
“Pada akhirnya, data harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan yang lebih tepat. Kita ingin pembangunan ekonomi benar-benar membaca kondisi masyarakat, membuka kesempatan usaha, dan memberi manfaat yang lebih merata,” tutup Hetifah. (*)
