okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kutai Kartanegara meminta pemerintah daerah membuka strategi menghadapi keterbatasan fiskal yang dinilai mulai memengaruhi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi di Kantor Bupati dan DPRD Kukar, Kamis, 23 Juli 2026. Massa membawa agenda evaluasi pelaksanaan program-program Kukar Idaman Terbaik dan APBD Kukar Tahun Anggaran 2026.
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati, massa melanjutkan aksi ke DPRD Kukar dan menyerahkan tuntutan kepada perwakilan lembaga tersebut.
Ketua HMI Cabang Kukar Zulhansyah mengatakan organisasi itu ingin memperoleh penjelasan mengenai program yang tetap dijalankan, program yang disesuaikan, serta dampaknya terhadap masyarakat.
“Yang kami lakukan hari ini adalah mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah. Kami melihat implementasi Kukar Idaman Terbaik belum berjalan optimal karena kondisi anggaran daerah yang stagnan,” kata Zulhansyah.
Pernyataan mengenai anggaran yang stagnan merupakan penilaian HMI. Organisasi tersebut belum memaparkan perbandingan struktur APBD maupun realisasi setiap program dalam aksi itu.
Menurut Zulhansyah, pemerintah daerah perlu menjelaskan langkah yang disiapkan agar penyesuaian anggaran tidak mengurangi pelayanan dasar.
HMI juga meminta Pemkab dan DPRD Kukar memperjuangkan dana yang disebut masih menjadi hak daerah dari pemerintah pusat.
Dalam aksi tersebut, HMI menyampaikan sepuluh tuntutan. Salah satunya meminta pemerintah memaparkan langkah konkret dalam menghadapi tekanan fiskal serta menjamin pelayanan publik tidak terganggu.
HMI juga meminta target pembangunan dalam RPJMD dievaluasi secara terbuka dan informasi mengenai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan dapat diakses masyarakat.
Tuntutan lain menyangkut pengadaan videotron desa, bantuan sektor perikanan, pengelolaan ekonomi karbon, penanganan pertambangan ilegal, serta pengelolaan participating interest 10 persen melalui badan usaha milik daerah.
Namun, HMI belum merinci proyek, badan usaha, wilayah kerja migas, maupun temuan spesifik yang menjadi dasar setiap tuntutan tersebut.
Pemkab prioritaskan belanja wajib
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kukar Muhamad Iriyanto mengakui pemerintah daerah sedang menghadapi keterbatasan fiskal.
Menurutnya, kondisi serupa juga dialami sejumlah pemerintah daerah akibat perubahan kemampuan transfer dan pendapatan.
“Kami memang sedang mengalami kesulitan fiskal. Dengan kemampuan anggaran yang terbatas, tentu belanja wajib menjadi prioritas utama,” kata Iriyanto.
Ia mengatakan pemerintah harus lebih dahulu memastikan pembayaran gaji aparatur, kebutuhan operasional pemerintahan, dan pelayanan dasar.
Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, anggaran yang tersedia baru diarahkan untuk mendukung program prioritas lainnya.
“Setelah itu, program-program prioritas masyarakat dapat dijalankan sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Iriyanto belum menjelaskan program Kukar Idaman Terbaik yang mengalami pengurangan, penundaan, atau penyesuaian anggaran.
Pemkab juga belum memberikan jawaban terperinci mengenai tuntutan HMI terkait pengadaan barang, ekonomi karbon, pertambangan ilegal, temuan BPK, dan pengelolaan PI 10 persen.
DPRD sebut sekitar Rp300 miliar belum diterima
Wakil Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid mengatakan lembaganya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan HMI.
Menurut Rasid, kondisi anggaran daerah turut dipengaruhi oleh dana sekitar Rp300 miliar yang disebut masih menjadi hak Kukar dan belum diterima dari pemerintah pusat.
“Kami berharap dana yang menjadi hak daerah segera disalurkan. Jika anggaran itu masuk, program pembangunan di kecamatan, kelurahan, hingga desa dapat berjalan,” katanya.
Namun, Rasid belum merinci jenis transfer, tahun anggaran, dasar perhitungan, maupun jadwal penyaluran dana sekitar Rp300 miliar tersebut.
Ia menilai keterlambatan penerimaan dana dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD 2026.
DPRD, lanjut Rasid, akan meminta penjelasan perangkat daerah terkait kondisi keuangan serta prioritas program yang masih dapat dilaksanakan.
HMI meminta pembahasan tersebut dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dampak tekanan fiskal terhadap target pembangunan, pelayanan publik, dan realisasi program pemerintah.
Kepastian mengenai program yang ditunda, dikurangi, atau tetap dilaksanakan masih menunggu penjelasan lebih terperinci dari Pemkab dan DPRD Kukar. (atr/bby)
