okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara menyoroti serius insiden meninggalnya seorang bayi berusia enam bulan asal Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, yang wafat dalam perjalanan menuju rumah sakit pada Senin (16/2/2026).
Peristiwa tersebut bermula saat korban mengalami demam tinggi disertai sesak napas dan dibawa keluarga ke Puskesmas Batuah pada dini hari. Dalam proses penanganan awal, muncul dugaan kendala penggunaan oksigen serta keterlambatan rujukan ke rumah sakit.
Keluarga menyebutkan bahwa saat regulator dipasang pada tabung oksigen, jarum indikator berada di angka nol sehingga diduga oksigen dalam kondisi kosong. Situasi tersebut memicu kepanikan karena pasien membutuhkan bantuan pernapasan segera.
Namun, pihak Puskesmas Batuah memberikan klarifikasi bahwa tabung oksigen dalam keadaan terisi. Kendala disebut terjadi pada tuas pembuka sebelum regulator sehingga aliran oksigen tidak langsung berfungsi sebagaimana mestinya.
Selain persoalan teknis tersebut, keluarga juga menyoroti tidak terhubungnya sopir ambulans saat kondisi pasien semakin kritis. Karena dinilai darurat, keluarga akhirnya membawa korban menggunakan kendaraan pribadi menuju rumah sakit. Sayangnya, nyawa bayi tersebut tidak tertolong dalam perjalanan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pendalaman menyeluruh terhadap kasus tersebut. Ia menyatakan investigasi perlu dilakukan untuk memastikan apakah terdapat kelalaian dalam sistem pelayanan maupun kesiapan fasilitas medis.
“Kasus ini harus diinvestigasi secara menyeluruh. Baik dari sisi peralatan medis, standar operasional prosedur, maupun kesiapan petugas dalam situasi darurat,” ujarnya, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, DPRD akan meminta penjelasan resmi dari dinas terkait serta pihak Puskesmas guna memastikan pelayanan kesehatan tingkat pertama berjalan sesuai standar. Evaluasi juga akan mencakup kelayakan peralatan medis dan mekanisme rujukan pasien.
Ia menekankan bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran penting agar tidak terulang di fasilitas kesehatan lain di wilayah Kutai Kartanegara.
“Keselamatan pasien adalah prioritas. Jika ada kekeliruan sistem atau ketidaksesuaian standar, maka harus segera dibenahi. Tidak boleh lagi terjadi peristiwa serupa di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya,” tegasnya.
DPRD Kukar memastikan akan mengawal proses klarifikasi dan evaluasi hingga tuntas sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik di daerah. (atr)
