okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar dan Kesyahbandaran Otoritas dan Pelabuhan (KSOP) kelas II Samarinda agar lebih aktif mengawasi Kapal bermuatan yang akan melintasi jembatan.
Agar tidak terjadi lagi insiden penabrakan Jembatan yang dilakukan oleh kapal bermuatan batubara.
Komisi III Bidang Ekonomi dan Keuangan Andi Faisal meminta Dishub Kukar dan KSOP lebih aktif lagi dalam hal ini, ketika air pasang bisa menyesuaikan ketinggian air dan muatan sama jembatan itu.
“Harus ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pelaku usaha itu karena ini sudah beberapa kali ditabrak dan ini salah satu jalur transportasi andalan masyarakat luas,” ujarnya, Jumat (4/2/2022).
Pihaknya juga berencana pekan depan akan mengundang semua pihak yang terkait untuk membicarakan hal ini. Dirinya menilai pemerintah harus menindak tegas karena ada aset daerah yang terkena imbas dari insiden penabrakan kapal bermuatan batubara.
Jika tidak ada tindakan tegas, maka ke depan akan terulang kembali sehingga yang dirugikan itu masyarakat itu sendiri. “Harus memberikan efek jera kepada perusahaan yang bersangkutan. Bahwa kita tidak diam dalam penanganan hal – hal yang bersifat kemasyarakatan dan prioritas bagi masyarakat banyak,” tutupnya. (atr/ob1/ef)
