okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperkuat jejaring penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengintegrasikan sumber daya perusahaan yang beroperasi di setiap kecamatan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi kedua Tim Terpadu Penanganan Karhutla dan Penanggulangan Dampak Kekeringan yang dipimpin Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama jajaran Forkopimda dan sejumlah badan usaha di Kukar.
Aulia mengatakan, pelibatan sektor swasta menjadi penting karena perusahaan memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penanganan ketika terjadi titik api.
Menurutnya, pemerintah kini tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga menyiapkan sistem agar seluruh sumber daya yang tersedia dapat bergerak secara cepat dan terkoordinasi.
“Kita melihat pentingnya peran swasta untuk terlibat secara aktif dalam proses penanganan karhutla. Oleh karenanya, hari ini kita mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh pihak swasta yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah kami kluster per kecamatan,” kata Aulia.
Pemetaan tersebut mencakup berbagai sumber daya yang dimiliki badan usaha. Salah satunya kendaraan tangki air serta dukungan logistik yang dapat dikerahkan ketika terjadi kebakaran.
“Misalnya Kecamatan Sanga-Sanga, di sana ada badan usaha apa saja dan resource mereka untuk penanganan api, kekuatannya itu apa saja. Mereka punya mobil tangki berapa, mereka punya kebutuhan logistik berapa. Nah, ini yang coba kita elaborasi dan kita kolaborasikan,” jelasnya.
Dengan pola tersebut, pemerintah berharap setiap titik api yang muncul dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Aulia menyebut, penanganan karhutla di Kukar saat ini telah menunjukkan perkembangan positif. Dibandingkan kondisi sebelumnya, jumlah titik api di lapangan mengalami penurunan signifikan.
Berdasarkan pemantauan SiPongi, masih terdapat 146 titik panas. Namun, setelah dilakukan pengecekan secara riil di lapangan, terdapat 11 titik api di Kukar yang telah ditangani.
“Di SiPongi itu memang masih ada 146 titik panas, tapi secara riil di lapangan di Kukar itu hanya ada 11 titik api yang sudah kita tangani dengan baik,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi kendala dalam menjangkau sejumlah lokasi. Salah satunya titik api di wilayah Leka yang dinilai cukup sulit dijangkau dari darat.
Pemkab Kukar telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Timur terkait opsi penanganan menggunakan water bombing.
Aulia juga menginstruksikan jajaran Forkopimcam untuk melanjutkan koordinasi di masing-masing kecamatan. Camat, Danramil, dan Kapolsek diminta mengundang para stakeholder, termasuk perusahaan, guna menyusun langkah penanganan apabila kembali muncul titik api.
“Kalau sekarang ini kita berharap mereka sudah bisa tune in dengan pos terpadu yang ada di tingkat kecamatan. Misalnya ketika terjadi titik api, semua resource bisa kita arahkan untuk penanganan lebih cepat,” tegasnya.
Selain memperkuat respons ketika kebakaran terjadi, pemerintah juga meminta patroli dilakukan di titik-titik strategis yang berpotensi terjadi kebakaran selama musim kemarau.
Aulia berharap pola kolaborasi antara pemerintah, aparat, relawan, dan perusahaan tersebut dapat memperkuat upaya pencegahan sekaligus mempercepat pemadaman karhutla di wilayah Kukar.
“Kita berharap proses pencegahan tetap bisa dilaksanakan. Patroli-patroli teman-teman di titik-titik strategis yang memungkinkan terjadinya api itu juga kita harapkan bisa dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.(atr)
