okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan air bersih melalui program Kukar Idaman Terbaik. Selain memperluas jangkauan pelayanan, pemerintah daerah juga menyiapkan pendekatan khusus bagi kawasan yang memiliki keterbatasan sumber air baku, termasuk wilayah pesisir.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa akses air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah. Karena itu, pemerataan layanan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, tantangan penyediaan air bersih di Kukar membutuhkan strategi yang menyesuaikan kondisi geografis dan karakteristik masing-masing wilayah. Tidak semua kawasan dapat dijangkau melalui jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sehingga diperlukan alternatif pelayanan yang melibatkan berbagai pihak.
“Untuk penanganan air bersih, kita memiliki tiga strategi. Pertama, memenuhi kebutuhan melalui PDAM. Kedua, melalui dukungan pemerintah daerah. Ketiga, melibatkan masyarakat,” ujar Aulia.
Salah satu pendekatan yang didorong ialah program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Program ini menjadi alternatif bagi kawasan yang belum terlayani jaringan PDAM dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam penyediaan dan pengelolaan fasilitas air bersih.
Aulia menilai sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan badan usaha milik daerah menjadi faktor penting untuk memperluas cakupan pelayanan. Dengan pembagian peran yang tepat, upaya pemenuhan kebutuhan air bersih diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk yang berada di kawasan dengan akses terbatas.
Di sisi lain, peningkatan kualitas layanan juga menjadi perhatian. Aulia mengungkapkan cakupan pelayanan air bersih di Kukar saat ini masih berada pada kisaran 60 persen lebih, belum mencapai 70 persen. Sementara itu, tingkat kehilangan air atau *non-revenue water* (NRW) tercatat sekitar 48 persen.
Angka tersebut menjadi tantangan yang perlu ditangani melalui pembenahan pengelolaan dan peningkatan efisiensi distribusi air. Pemerintah daerah menempatkan persoalan tersebut sebagai bagian dari pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan secara bertahap.
“Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita benahi bersama dan menjadi salah satu prioritas yang ingin kita tuntaskan pada masa pemerintahan kami,” tegasnya.
Selain memperkuat layanan konvensional, Pemkab Kukar juga membuka peluang pemanfaatan teknologi pengolahan air untuk menjawab persoalan keterbatasan sumber air baku. Wilayah Sepatin menjadi salah satu kawasan yang membutuhkan penanganan khusus karena memerlukan sistem pengolahan tersendiri.
Untuk sementara, kebutuhan air di wilayah tersebut dipenuhi dengan mendatangkan air dari Anggana. Namun, pemerintah berharap ke depan tersedia solusi pengolahan yang lebih sesuai dengan kondisi setempat agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara lebih berkelanjutan.
Dalam mendukung upaya tersebut, PDAM telah bekerja sama dengan salah satu perusahaan untuk mengolah air menggunakan teknologi membran di Tenggarong. Teknologi ini diharapkan dapat menjadi alternatif pengolahan air, terutama apabila hasil penerapannya memenuhi kebutuhan teknis dan operasional.
Jika berhasil, metode tersebut berpotensi diterapkan di wilayah yang tidak memiliki sumber air tawar memadai, termasuk kawasan yang sumber airnya memiliki kadar garam tinggi. Dengan demikian, keterbatasan sumber air baku dapat dihadapi melalui inovasi teknologi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Aulia mengakui penerapan teknologi pengolahan khusus kemungkinan membutuhkan biaya lebih besar. Meski demikian, pemerintah tetap perlu mencari pilihan yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar tersebut.
“Mungkin dari sisi biaya sedikit lebih besar. Namun, menurut kami, ketika air bersih menjadi kebutuhan dasar masyarakat, kewajiban pemerintah adalah berupaya memenuhinya,” ungkapnya.
Melalui program Kukar Idaman Terbaik, Pemkab Kukar berupaya menggabungkan perluasan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pembenahan distribusi, dan pemanfaatan teknologi. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi bagi penyediaan air bersih yang semakin merata, efektif, dan berkelanjutan hingga ke wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.(adv/prokomkukar/atr)
