okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA-Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat upaya pengurangan pengangguran dan kemiskinan melalui program Kukar Siap Kerja. Program yang dijalankan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan, tetapi juga membuka akses masyarakat menuju dunia kerja dan menciptakan wirausaha mandiri.
Kepala Distransnaker Kukar, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan program tersebut menyasar dua sektor utama, yakni sektor formal melalui pelatihan kompetensi siap kerja dan sektor nonformal melalui pembekalan keterampilan kewirausahaan.
Total sebanyak 300 orang telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan kompetensi siap kerja. Menariknya, sekitar 85 persen peserta berasal dari kelompok masyarakat desil 1 sampai 5 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah.
“Melalui program ini, kami ingin memastikan masyarakat lokal, khususnya yang berada pada kelompok desil 1 sampai 5, mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh pekerjaan sesuai kebutuhan perusahaan maupun dunia industri,” ujarnya.
Dari jumlah peserta tersebut, hampir 100 orang telah berhasil ditempatkan bekerja. Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempertemukan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan ketersediaan sumber daya manusia lokal yang telah dibekali keterampilan sesuai standar pekerjaan.
Selain menyiapkan tenaga kerja untuk sektor formal, Distransnaker Kukar juga mengembangkan sektor nonformal melalui pembentukan kelompok tenaga kerja mandiri. Program ini telah dilaksanakan di Muara Wis, Kota Bangun, Loa Kulu, dan Sebulu, serta akan dilanjutkan dengan kegiatan di Tenggarong untuk menuntaskan pelaksanaan anggaran murni tahun ini.
Terdapat enam kelompok yang menjadi sasaran pembekalan, masing-masing satu kelompok di Muara Wis, Kota Bangun, Loa Kulu, dan Sebulu, serta dua kelompok di Tenggarong. Setiap kelompok mendapatkan pelatihan keterampilan selama lima hari dengan pendampingan instruktur dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang kompeten.
Tidak berhenti pada pelatihan, pemerintah juga memberikan bantuan peralatan sesuai bidang usaha yang dikembangkan. Di antaranya peralatan perbengkelan dan pertukangan agar peserta dapat langsung mempraktikkan keterampilan sekaligus membangun usaha secara mandiri.
Distransnaker juga mendorong keberlanjutan usaha kelompok tersebut melalui akses pembiayaan. Setelah berjalan tiga hingga empat bulan, kelompok usaha diharapkan dapat memanfaatkan program Kredit Kukar Idaman Terbaik dengan bunga nol persen sebagai dukungan pengembangan usaha.
Di sisi lain, percepatan program Kukar Siap Kerja turut dilakukan melalui kolaborasi dengan badan usaha. Salah satunya bersama PHKT yang telah melaksanakan pelatihan sertifikasi kompetensi juru las atau welder bagi 15 peserta dari tiga desa di Kecamatan Marangkayu.
Ke depan, Distransnaker juga berencana memperluas kerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) SKK Migas untuk menghadirkan pelatihan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri. Pendanaannya diharapkan dapat didukung langsung oleh badan usaha.
“Kami tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga berupaya membangun sinergi dengan badan usaha agar semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan pelatihan dan kesempatan kerja,” jelas Dendy.
Upaya lainnya dilakukan dengan mengakses program pemerintah pusat, termasuk Magang Nasional Batch 3 yang memiliki kuota 75 ribu peserta secara nasional. Distransnaker telah menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan agar dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara program tersebut.
Melalui skema ini, peserta memperoleh pengalaman kerja, sertifikasi, jaminan BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan, serta uang saku setara Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditanggung kementerian. Sementara perusahaan penyelenggara cukup menyediakan makan siang dan mentor untuk mendampingi peserta selama menjalani magang.
Program tersebut dinilai dapat menjadi solusi bagi lulusan baru yang kerap terkendala pengalaman kerja ketika melamar pekerjaan. Selain itu, Distransnaker juga berupaya mengakses program pelatihan peningkatan kompetensi bagi pekerja lokal yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk peluang memperoleh uang saku dari kementerian.
Dari sisi pemerataan penerima manfaat, Distransnaker menetapkan target tahunan pelatihan kompetensi sebanyak 300 orang. Namun, tahun ini terdapat penekanan khusus dengan memprioritaskan masyarakat desil 1 sampai 5 agar intervensi ketenagakerjaan turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.
Ke depan, pendaftaran program akan diarahkan melalui sistem Kukar Siap Kerja. Proses seleksi juga akan terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya data kelompok desil 1 sampai 5 yang diperbarui setiap tiga bulan melalui Dinas Sosial.
Dendy berharap, sosialisasi dan penerapan sistem pendaftaran tersebut dapat membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi sekaligus memastikan proses seleksi berjalan transparan dan tepat sasaran.
Dengan menggabungkan pelatihan kompetensi, penempatan tenaga kerja, pembentukan wirausaha, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan pemerintah pusat, program Kukar Siap Kerja diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Kutai Kartanegara.(adv/prokomkukar/atr)
