okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan segera menertibkan aset milik daerah. Salah satu aset yang akan ditertibkan ialah tanah seluas 276.605 m2 yang berlokasi di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Parikesit, Kecamatan Tenggarong Seberang.
Berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki aset tanah seluas 276.605 m2 tersebut merupakan milik Pemda Kukar dengan sumber perolehan berasal dari belanja APBD Pemkab Kukar tahun 1997. Tanah tersebut rencananya diperuntukkan bagi perluasan RSUD Aji Muhammad Parikesit. Dan saat ini aset tersebut dalam proses penertiban.
Langkah-langkah dimaksud adalah agar Pemkab Kukar bersama pihak-pihak terkait memastikan segera melakukan pencatatan aset tanah tersebut baik secara administratif maupun penerbitan dokumen sertifikatnya, melakukan pengamanan dan penguasaan aset secara fisik, penyelesaian sengketa, dan optimalisasi pemanfaatannya untuk kepentingan Kabupaten Kukar.
Bupati Kukar, Edi Darmansyah mengatakan, adapun pencatatan sudah rampung dan pemetaan gambaran aset yang belum bersertifikat, termasuk tanah seluas 276.605 m2. Saat ini sedang berjalan untuk legalisasi aset oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (Pertaru) Kukar.
“Ya jadi sekarang ini kan terus berjalan untuk penertiban dan pengamanan aset paling utama pemanfaatannya mempunyai daya guna dan kontribusi untuk menjadi pendapatan daerah,” ujarnya.
Edi menambahkan, yang sangat penting itu adalah pencatatan dan legalisasi nya jalan. agar pemanfaatan bisa berguna untuk hal yang lain, itu yang akan selalu ditekankan.
“Dari aset daerah bisa membuka peluang investasi, contohnya seperti kemarin ada salah satu investor datang untuk pemanfaatan lahan agar bisa digunakan untuk ternak sapi di Desa Lebahu Ulaq. Sebanyak 200 hektare lahan lebih lakukan persetujuan agar dimanfaatkan, hal-hal seperti itu yang diinginkan,” jelasnya.
Dirinya juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera melakukan pendataan aset yang belum tersertifikasi. Diketahui, ada ribuan hektare yang menjadi aset milik Pemkab Kukar namun belum tersertifikasi.
“Kepada pihak terkait segera lakukan pemetaan terkait aset pemkab, serta jajaran kelurahan juga turut ikut membantu mendata itu,” tutupnya. (atr/ob1/ef)
