okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran Forkopimda dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin mengatakan meski pelaksanaan pemilu masih lama, namun itu harus dipersiapkan secara matang sejak dini. Karena memang ada beberapa kekhawatiran pihak penyelenggaraan yang disampaikan kepada Pemkab Kukar beberapa waktu lalu terkait data.
“Karena beberapa waktu pihak penyelenggara menyampaikan kekhawatirannya perihal penyempurnaan data, maka dari itu kami lakukan rakor pada hari ini sekaligus persiapan,” ungkap Rendi.
Rendi menyebutkan, saat ini pihaknya akan melakukan pemutakhiran data karena saat ini sudah ada daerah yang melakukan pemekaran, saat ini jumlah Kecamatan berjumlah 20 Kecamatan karena ada dua pemekaran yakni Kecamatan Samboja Darat dan Kota Bangun Darat.
“Jangan sampai di Sipol terinput di Kecamatan Samboja atau Kota Bangun darat tiba-tiba dimekarkan harus dipecah lagi jangan sampai itu menjadi ribet, kekhawatiran itu yang menjadi fokus utama, ” ujarnya.
Rendi menegaskan Pemkab Kukar menyatakan siap dalam pelaksanaan Pemilu 2022, pihaknya juga akan menyiapkan anggaran untuk penyelenggara berupa kegiatan sosialisasi dan sebagainya.
“Anggaran untuk membantu persiapan Pemilu kami selalu siapkan termasuk untuk sosialisasi dan penginputan dilapangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Abdul Rasid, menyebutkan, dengan ditetapkannya tahapan pemilu itu artinya tahapan Pemilu 2024 ini sudah pasti itu dilaksanakan. Adapun sekarang sudah memasuki tahapan verifikasi data pemilih dan verifikasi parpol.
“Makanya sekarang ini partai politik lagi gencarnya mempersiapkan administrasinya supaya bisa lolos dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024,” jelas Rasid.
Rasid mengatakan, kegiatan pemilu ini merupakan pesta demokrasi yang rutin dilaksanakan. Tentunya tinggal bagaimana mengantisipasi beragam kemungkinan terjadi perpecahan yang muncul saat pelaksanaan pemilu 2024.
“Kemungkinan persoalan yang akan ditimbulkan dalam pelaksanaan Pemilu ini harus sama-sama kita jaga, karena Kukar ini merupakan tempat kita. Tentunya kita tidak mau daerah yang kita cintai ini menimbulkan kerusuhan,” sebutnya.
Maka dari itu, Rasid menyebutkan, perlunya kedewasaan untuk menjaga daerah yang dicintai ini, pada saat proses pemilu terjadi persaingan itu hal yang biasa memperebutkan untuk mendapatkan suara itu hal yang lumrah.
“Kita para petugas partai harus bisa untuk mengamankan kader kita, silahkan bersaing tetapi bagaimana persaingan itu harus sehat dan tidak menimbulkan perpecahan, hal-hal seperti ini harus dihindari agar konduktivitas tetap terkendali,” tutup Rasid. (atr/ob1/ef)
