okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Republik Indonesia resmi menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per 14 Juli 2022. Kebijakan tersebut akan ditransisikan sampai dengan 2023, dan berlaku 1 Januari 2024 secara penuh.Untuk Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pemberlakuan ini akan dilakukan secara bertahap.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadis Dukcapil) Kukar, Muhammad Iriyanto mengatakan, saat ini ada 19 Juta NIK yang sudah terintegrasi dan dapat digunakan. Ini masih diperlukan penyesuaian antara Ditjen Pajak dan Dukcapil terkait data penduduk wajib pajak tersebut.
“Untuk Kukar sendiri belum belum diterapkan, karena masih pembahasan di tahap level nasional. Tapi nanti sampai ke daerah. Sekarang masih dilakukan penyesuaian data terkait wajib pajak yang semuanya tinggal pakai NIK aja,” kata Iriyanto beberapa waktu lalu.
Kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ini merupakan bentuk transformasi dan reformasi administrasi perpajakan. Yang nanti akan menjadi solusi masalah data administrasi perpajakan pada saat ini.
“Dengan adanya penerapan tersebut, pemerintah bertujuan agar wajib pajak dapat lebih dipermudah karena tidak perlu lagi menghafal NPWP, hanya perlu menggunakan NIK, ” ujarnya.
Namun, bagi Iriyanto beberapa kebijakan yang terintregrasi dengan NIK tidak hanya NPWP saja, seperti BPJS juga menerapkan NIK namun masih tahap uji coba karena datanya masih harus disesuaikan satu-persatu.
Iriyanto juga memastikan, apabila penerapan tersebut sudah sampai di tingkat kabupaten/Kota, khususnya Kukar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar akan segera melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik.
“Kukar Insyaallah siap, karena Dukcapil hanya memberikan data kependudukan dan Ditjen Pajak yang akan memproses bagi wajib pajak,” tutup Iriyanto. (atr/ob1/ef)
